Viral Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Tuai Polemik, Sekjen MPR Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta - Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial. Video tersebut menuai sorotan lantaran dewan juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari dua peserta. Bahkan protes yang diajukan siswa tidak digubris juri maupun pembaca acara cerdas cermat.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyatakan kegiatan LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," kata Siti saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Siti memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh termasuk soal penilaian dan teknis perlombaan.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," katanya.

Siti juga memastikan menerima masukan dan kritik dari publik demi evaluasi internal Setjen MPR.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," pungkasnya.

Sebelumnya lomba cerdas cermat empat pilar yang digelar MPR RI di tingkat Provinsi Kalimantan Barat menuai polemik. Mulanya, sebuah pertanyaan terkait apa saja pertimbangan wajib DPR dalam memilih anggota BPK.

Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak lantas menjawab pertama kali. 

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar Grup C dilihat dari YouTube MPR, Senin (11/5/2026).

Salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR  Dyastasita memberikan nilai minus lima terhadap jawaban grup C.

Selanjutnya, Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab, namun ternyatan jawabannya dinilai serupa dengan grup C.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata peserta Grup B.

Namun, bedanya Dyastasita memberikan nilai sempurna atau 10 poin untuk grup B. 

"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," ujarnya.

Grup C lantas langsung menyampaikan protes dan menyatakani jawaban yang disampaikan pihaknya sama persis dengan jawaban Grup B.

"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata peserta Grup C.

Dyastasita lantas menyatakan bahwa jawaban Grup C tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," ujar Dyastasita.

Sementara itu, juri lain yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, menegaskan artikulasi peserta saat memberi jawaban harus jelas. Dan juri berhak memberi nilai minus.

"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai minus lima," kata Indri.