Mahfud MD: Saya Berkawan Dekat dengan Prabowo Sejak 2013, tapi Diskusi Hangat Baru Kemarin

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD menyatakan dirinya sudah lama dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, baru bisa berdiskusi panjang dan hangat dengan Prabowo saat melaporkan rekomendasi KPRP di Istana Negara, Selasa (5/5/2026).

“Saya cukup dekat atau berkawan dekat dengan Pak Prabowo sejak 2013-2014. Sering bertemu, sering berdiskusi, tetapi diskusi yang paling hangat itu kemarin sore,” kata Mahfud di Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurut Mahfud, pertemuan kemarin berlangsung cair bahkan diselingi canda.

“Guyonannya. Artinya itu pengantar bahwa pertemuan itu sangat cair dan diskusinya berjalan sangat lancar,” ujar dia.

Selain itu, terkait wacana Polri berada di bawah kementerian, Mahfud menegaskan pihaknya tidak mengusulkan ke Presiden.

Menurutnya, posisi Polri akan lebih aman jika tetap berada langsung di bawah Presiden agar lebih independen dalam menjalankan tugasnya.

"Secara politis lebih aman karena jika diletakkan di bawah kementerian, menteri dalam sistem politik kita biasanya berasal dari partai. Sehingga nanti bisa dipolitisasi. Lebih baik langsung ke Presiden saja," kata Mahfud.

Komisi Reformasi Polri menemui Presiden Prabowo Subianto di Istaha Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026). Mereka melaporkan hasil kerja serta rekomendasi reformasi untuk perbaikan Polri yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI.

"Banyak (laporannya). Nanti saja, nanti saya laporkan apa saja yg setuju apa yang tidak," ujar Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra menuturkan Komisi Reformasi Polri diundang oleh Prabowo untuk menyampaikan laporan akhir terkait tugas yang sudah dijalankan. Menurut dia, laporan tersebut Komisi Reformasi Polri setebal 3.000 halaman.

Namun, ada juga laporan berupa resume atau ringkasan setebal 300 dan 3 halaman. Sehingga, Prabowo dapat membaca dengan singkat tanpa mengurangi hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri.

"Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau," kata Yusril kepada wartawan.

Menurut Yusril, Komisi Reformasi Polri akan menunggu arahan Prabowo berikutnya usai membaca laporan dan usulan dari Komisi Reformasi Polri. Yusril meyakini 8 rekomendasi tersebut dapat membawa perbaikan di tubuh Polri.

"Iya, betul. Dan cukup besar usulan-usulan yang disampaikan kepada Pak Presiden. Dan itu kalau disetujui, maka akan ada implikasi perubahan terhadap undang-undang polri yang ada sekarang," ucap anggota Komisi Reformasi Polri itu.

Di sisi lain, Mahfud MD menyebut ada 10 buku tebal yang berisi usulan atau rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri. Dia menyampaikan laporan tersebut juga berisi pendapat dan suara masyarakat untuk perbaikan Polri kedepannya.

"Ada 10 buku tebal tebal itu, yg 8 itu verbatim, suara suara masyarakat dan rencana polri sendiri, kemudian yang 2 halaman itu resume itu aja," ucap dia.

Anggota Komisi Reformasi Polri yang hadir antara lain, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

Kemudian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dan Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.