DPRD DKI Cecar Dinas Lingkungan Hidup soal Subsidi Sampah Capai Rp 700 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya subsidi pengelolaan sampah di Jakarta yang disebut mencapai Rp 700 miliar setiap tahun. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta membuka rincian penggunaan anggaran tersebut secara jelas.

Menurutnya, rincian anggaran diperlukan agar DPRD dapat mengetahui secara transparan aliran dana subsidi pengelolaan sampah, termasuk pihak-pihak yang menerima dan komponen pembiayaannya.

“Pak Kadis, Rp 700 miliar subsidi sampah Jakarta. Gila aja tuh, ke mana saja subsidi sampah, persoalan banyak enggak diselesaikan,” kata Lukmanul dalam rapat kerja bersama Dinas LH DKI Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Lukmanul mengatakan uraian data keuangan secara rinci penting agar Komisi C dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan pengelolaan sampah di Jakarta.

“Datanya ini disiapin dulu, kita pengin tahu flow dan keuangannya,” ujarnya.

Lukmanul mencontohkan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah di Rorotan. Ia meminta Dinas LH menjelaskan secara rinci besaran biaya operasional hingga nilai mesin yang dibeli.

“Rorotan itu kan kita pengin tahu operasionalnya berapa, mesin yang dibeli berapa sih? Gitu loh, hal-hal seperti itu,” kata Lukmanul.

Dia menegaskan bahwa Komisi C DPRD DKI tidak ingin hanya menerima penjelasan berupa narasi tanpa disertai data keuangan yang terukur.

Selain meminta rincian subsidi, Lukmanul juga menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Dia menilai Pemprov DKI perlu tegas terhadap tempat usaha, termasuk hotel, restoran, dan kafe (Horeka), maupun sektor industri yang dinilai melanggar ketentuan pengelolaan sampah.

“Kalau dia melanggar kita tutup, membebani kita. Kenapa kita harus tegas kepada masyarakat begitu-begitu. Tetapi ketika ke mereka kita lembek, ya jangan begitu dong. Tutup mereka itu,” kata Lukmanul.

Ia juga meminta pemerintah memastikan pelaku usaha tidak membuang sampah tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Lukmanul berujar bahwa aturan harus diterapkan secara konsisten, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kalau keuangannya (Dinas LH) sehat, maka sehatlah produksi dan pengolahan sampahnya. Tapi kalau finance secara keseluruhannya tidak sehat, maka ada problem di dalamnya,” tandasnya.