Dana Bagi Hasil Belum Cair, DPRD DKI: Itu Hak Warga Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat resmi kepada Kementerian Keuangan. Langkah ini diusulkan untuk memperlancar pembahasan APBD 2027 sekaligus menopang pembiayaan program pembangunan di ibu kota.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah, dalam rapat kerja komisi pada Selasa (28/7/2026). Ia menilai inisiatif legislatif diperlukan agar penerimaan dari DBH segera mengalir ke kas daerah.

Ida mengaitkan percepatan pencairan DBH dengan kebutuhan anggaran di lapangan, termasuk proyek infrastruktur dan layanan publik yang memerlukan pendanaan berkelanjutan.

Ida menekankan DPRD memiliki kewenangan anggaran, sehingga tidak masalah jika legislatif mengambil inisiatif mengirim rekomendasi tertulis kepada Kementerian Keuangan.

"Nah, ini kan salah satu fungsi kita juga, fungsi anggaran. Menurut saya tidak ada salahnya kalau DPRD membuat rekomendasi bersurat kepada Kemenkeu agar uang kita dicairkan," ujarnya.

"Dengan situasi dan kondisi ekonomi, APBD yang seperti ini ya kita memang bukan meminta, tetapi adalah menagih, karena memang itu haknya warga DKI Jakarta yang harus diturunkan ke kami," kata Ida.

Menurut Ida, realisasi DBH berkaitan langsung dengan kelanjutan pekerjaan di lapangan. Ia menyoroti kebutuhan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan warga, dari pembangunan jalan hingga layanan pengendalian banjir dan pengelolaan sampah.

"Jalan itu kan harus terbangun terus, tidak bisa berhenti. Kebutuhan-kebutuhan banjir, mengurangi banjir, sampah, ini kan butuh biaya. Nah, kalau dana bagi hasil tidak diberikan, ini kan salah satunya pendapatan yang memang diberikan ke pusat," tuturnya.

Ia menegaskan pencairan DBH bersifat mendesak karena merupakan bagian pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai program prioritas tersebut.

Ida mengatakan usulan bersurat ini telah ia sampaikan dalam rapat fraksi dan dikoordinasikan dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike.

"Kalau mungkin Pak Gubernur punya rasa sungkan dengan pemerintah pusat, jadi biarkan kami saja yang memang mengingatkan pusat untuk mencairkan anggaran kita," ungkap Ida.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa pemerintah pusat akan merespons. Menurutnya, nilai DBH yang diminta tidak besar bila dibandingkan dengan skala Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Saya yakin kalau Pak Presiden dengar pasti dicairkan, karena ini kan kecil banget kalau buat pemerintah pusat. Sedangkan buat kita sangat berarti," ujar Ida.

Ida mengungkapkan pagu anggaran Komisi D DPRD DKI Jakarta saat ini sekitar Rp 13 triliun. Sementara itu, kebutuhan program yang dibahas mencapai sekitar Rp 15 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 2 triliun.