Kata Pramono soal Ganti Rugi JPO Tendean Usai Ditabrak Truk

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah tegas aparat kepolisian dalam menyikapi ancaman bom yang diterima pihak sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa Pemprov menyerahkan kemungkinan tuntutan ganti rugi atas rusaknya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan yang ditabrak truk kepada dinas terkait bersama Aparat Penegak Hukum (APH).

Pramono menyebut dari hasil pemantauan di lapangan, insiden terjadi akibat kelalaian sopir yang membawa muatan melebihi batas ketinggian hingga menabrak JPO.

“Begitu kejadian kemarin, melihat persoalan di lapangan betul-betul karena kesalahan keteledoran sopir yang mengangkut muatan yang tingginya melebihi dari batasan yang diizinkan, sehingga menyangkut ke JPO,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai ada atau tidaknya tuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab akan diproses oleh dinas berwenang.

“Nanti biar dinas terkait beserta APH (Aparat Penegak Hukum) yang akan memproses itu, apakah dilakukan penuntutan atau tidak, tentunya dinas terkait dan APH yang akan melakukannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Pramono memastikan Pemprov DKI akan memprioritaskan pembangunan kembali JPO Tendean karena lokasinya yang dinilai sangat strategis dan padat dengan aktivitas masyarakat.

“Tetapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kami segera ingin membangun itu karena termasuk JPO yang strategis,” ucap Pramono.

Opsi Pendanaan

JPO Tendean Nyaris Ambruk Usai Ditabrak Truk Crane — Sebuah truk truk towing pengangkut alat berat (crane) tersangkut dan merusak jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Raya Kapten Tendean, Jakarta, Selasa (14/07/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tengah menyiapkan sejumlah opsi pendanaan untuk membangun kembali JPO Tendean yang telah dibongkar karena rusak parah.

Pendanaan itu, lanjut Pramono, dapat berasal dari APBD Perubahan, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB), maupun kerja sama dengan mitra strategis.

“Kalau Bina Marga menyampaikan bahwa belum akan dibangun karena memang pasti anggarannya belum ada, maka dengan demikian, saya akan mencarikan ruang. Tetapi yang jelas, karena lokasi itu adalah lokasi yang sangat padat dan strategis, harus segera ada JPO untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” kata Pramono.