DPRD DKI Desak Audit Total Kabel Udara Usai Siswi Tewas di Jaksel

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Hardiyanto Kenneth mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan audit total terhadap seluruh jaringan kabel udara di ibu kota.

Hal ini disampaikan Kenneth menyusul tewasnya siswi SMAN 6 Jakarta, Neisha Amalia Evrian Putri (16) akibat kecelakaan yang dipicu kabel menjuntai di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis 18 Juni 2026.

Menurut Kenneth, tragedi yang merenggut nyawa seorang pelajar itu merupakan alarm keras atas lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola infrastruktur utilitas di Jakarta.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Namun di balik duka ini, ada persoalan serius yang harus dibenahi. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan indikasi adanya kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur utilitas yang berpotensi membahayakan masyarakat," ujar Kenneth dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Oleh sebab itu, Kenneth meminta Pemprov DKI bersama instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan kabel menjuntai di lokasi kecelakaan.

Kenneth menyampaikan, keselamatan warga ibu kota tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas. Oleh karenanya, kata dia, jika ditemukan unsur kelalaian dari perusahaan pemilik jaringan utilitas, pemerintah harus memberikan sanksi tegas.

"Jika terbukti lalai, perusahaan utilitas harus dikenai denda maksimal, pembekuan izin, hingga tanggung jawab penuh kepada keluarga korban," kata Kenneth.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut juga menilai persoalan kabel semrawut di Jakarta bukanlah masalah baru. Ia menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan serupa juga kerap terjadi sebelum.

"Kalau saya boleh mengutip statement dari pengamat tata kota, Pak Yayat Supriatna, beliau menyampaikan ini CLBK. Apa itu CLBK? Cucian Lama Belum Kering. Jadi masalah ini benar-benar dari dulu enggak beres-beres," papar Kenneth.

Kenneth menjelaskan, persoalan kabel menjuntai yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan aturan yang sebenarnya sudah tersedia.

Padahal, kata dia, Jakarta telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas yang mengatur pemindahan jaringan kabel udara ke bawah tanah.

"Perda ini dibuat pakai uang rakyat, pakai APBD, mulai dari kajian sampai naskah akademiknya," ucap Kenneth.

Oleh sebab itu, Kenneth berujar, sudah saatnya dilakukan audit total terhadap seluruh jaringan kabel udara di Jakarta untuk memetakan titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serupa.

Lebih lanjut, Kenneth juga menyoroti lemahnya eksekusi kebijakan penataan utilitas oleh perangkat daerah terkait. Dia menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penataan utilitas perkotaan.

"Jakarta membutuhkan audit total kabel udara dan satu komando pengawasan utilitas agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama," jelas Kenneth.