Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pembangunan harus dirasakan langsung oleh rakyat. Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (21/10).
Ia menekankan keterkaitan erat antara arah pembangunan pemerintah dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, pembangunan memiliki makna ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka.
Advertisement
Perubahan tersebut antara lain terlihat ketika seorang anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses layanan publik secara mandiri, serta masyarakat hidup di lingkungan yang sehat.
"Di situlah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata," ujar Pigai seperti dilansir Antara, Rabu (21/10).
Dia mengatakan agenda pemajuan HAM sejalan dengan visi Astacita dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurutnya, Astacita merupakan HAM dan HAM merupakan Astacita. Karena itu, hubungan tersebut harus diterjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik.
Pigai secara resmi membuka Musrenbang HAM Nasional Tahun 2026 yang mengusung tema Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-78. Rangkaian kegiatan itu meliputi Musrenbang HAM 2026, Rapat Koordinasi Penggerak Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM Tahun 2026, dan Hari Bakti Kementerian HAM ke-2.
Selain agenda-agenda tersebut, acara juga ditandai dengan peluncuran Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa sebagai instrumen penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data.
Pigai menyampaikan Musrenbang HAM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam forum tersebut, Penggerak HAM bertugas menyuarakan aspirasi warga di daerah terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang kesulitan mengakses layanan publik secara utuh dan aman.
Tak hanya itu, Musrenbang HAM turut membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan HAM, seperti perkembangan kecerdasan artifisial (AI), teknologi neuro (neurorights), perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.
Forum tersebut diarahkan untuk menyepakati prioritas HAM nasional agar tindak lanjutnya dapat dilakukan secara konkret.
Pigai menyatakan kemajuan pembangunan HAM diukur dari membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang paling sulit mengakses pelayanan dan yang suaranya paling jarang didengar.
"Tetapkan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut yang dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata yang dialami masyarakat," ungkapnya.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Musrenbang HAM 2026 diselenggarakan sebagai siklus kebijakan yang utuh. Siklus tersebut mencakup pemetaan masalah (sensing), penetapan prioritas (prioritising), perumusan aksi (responding), pengukuran target (measuring), akuntabilitas (accountability), dan pembelajaran (learning) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.