Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto membebaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menuai dukungan dari kalangan akademisi.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Advertisement
Mantan Menteri PANRB periode 2014–2016 ini menyambut baik ketegasan Prabowo untuk melepaskan beban biaya sekolah dari pundak masyarakat. Berkaca dari pengalaman pribadinya yang menempuh pendidikan dasar hingga doktor di lembaga negeri, Yuddy mengakui beban biaya sekolah saat ini semakin berat bagi para orang tua.
"Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri," ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Menanggapi perdebatan seputar kecukupan anggaran, mantan Duta Besar RI untuk Ukraina ini menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada keberpihakan politik anggaran pemerintah.
"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik," katanya.
Yuddy meyakini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menanggung program tersebut melalui efisiensi dan refocusing anggaran.
Perbaiki Kesejahteraan dan Upaya Naik Kelas Sosial
Ia mengusulkan agar program pendidikan gratis ini dapat direalisasikan secara bertahap mulai tahun anggaran 2027, dengan memprioritaskan sekolah negeri tingkat dasar hingga SLTA di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lebih lanjut, Yuddy menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan mandat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait jaminan pendidikan dasar gratis.
Menurutnya, program ini menjadi tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk memperbaiki kesejahteraan dan naik kelas sosial.
Rencana menggratiskan pendidikan negeri sebelumnya kembali ditegaskan Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta.
Sebagai bentuk keseriusan, Kepala Negara juga telah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (23/9/2026) guna mematangkan mekanisme pelaksanaannya.