Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Riset PDI Perjuangan (PDIP) Andi Widjajanto mengatakan, pelemahan demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa.
Dia menuturkan, pelemahan demokrasi bisa saja dilegalkan melalui instrumen hukum formal. Hal tersebut disampaikan saat menjadi panelis utama pada CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Advertisement
"Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri," kata Andi.
"Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas," sambungnya.
Sebelumnya, di forum yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kemunduran demokrasi dan mengingatkan ancaman populisme otoriter yang berkembang di berbagai negara.
Menurut Hasto, populisme otoriter kerap menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan publik.
Namun, dalam praktik kekuasaan, fenomena tersebut justru berpotensi melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.
Singgung Pemilu Lalu
Dalam konteks Indonesia, Hasto secara khusus menyoroti dinamika demokrasi yang berkembang, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menilai perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan demokrasi di Indonesia.
"Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran," ungkap dia.
Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die, Hasto mengatakan kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang demokrasi.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko mendorong konsentrasi kekuasaan sekaligus membuatnya semakin tersandera oleh kepentingan oligarki.
"Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat," jelasnya.