Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut usulan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan yang diterima Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) berjumlah lebih dari 100 orang.
Fadli mengatakan usulan tersebut berasal dari berbagai kementerian, lembaga, serta masyarakat, termasuk kalangan seni dan budaya. Namun, dia menegaskan daftar tersebut berbeda dengan usulan gelar Pahlawan Nasional.
Advertisement
“Cukup banyak ya, cukup banyak. Lebih dari seratusan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Fadli sebelumnya menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 September 2026.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan GTK, dia melaporkan berbagai masukan mengenai tokoh yang dinilai layak mendapat penghargaan.
Menurut Fadli, tokoh yang diusulkan mendapat tanda jasa dan tanda kehormatan berasal dari berbagai bidang. Di antaranya, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, hingga tokoh dari bidang lainnya yang dinilai memiliki jasa.
“Mereka-mereka yang mempunyai, yang direkomendasikan untuk mendapatkan penghargaan. Ini bukan pahlawan nasional,” ujarnya.
Pengusulan Pahlawan Nasional
Sementara itu, proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk 2026 masih berjalan. Fadli mengatakan proses tersebut dilakukan secara berjenjang dan bersifat bottom-up.
Usulan terlebih dahulu melalui tim peneliti daerah atau TP2GD. Setelah penelitian di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, proses dilanjutkan melalui tim peneliti pusat atau TP2GP serta Kementerian Sosial.
Hasil penelitian tersebut nantinya diserahkan kepada Dewan GTK untuk dikaji sebelum diteruskan kepada Presiden. Pengumuman gelar Pahlawan Nasional biasanya dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada November.
“Gelar pahlawan nasional sekarang ini dalam proses. Sebagaimana diketahui, untuk pahlawan nasional itu berangkat dari bawah, bottom up,” kata Fadli.
Namun, Fadli memastikan pihaknya belum menerima daftar final calon Pahlawan Nasional untuk 2026. Dia mengatakan proses pengusulan masih berlangsung.
“Belum. Belum. Yang untuk 2026 ini belum ada yang masuk,” ujarnya.
Fadli juga belum mengetahui apakah ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo masuk dalam usulan.
Sementara mengenai Margono Djojohadikoesoemo, kakek Presiden Prabowo Subianto, Fadli menyebut kemungkinan ada usulan, tetapi nama tersebut belum masuk dalam daftar yang diterima Dewan GTK sejauh ini.
Adapun usulan tokoh yang pernah diajukan pada 2025 juga masih harus melalui seluruh tahapan penelitian dan pengkajian sebelum dapat diproses lebih lanjut.
“Yang saya tahu sih ada beberapa nama yang diusulkan yang kami terima langsung, tapi kan itu belum melalui proses. Ya, prosesnya tetap melalui jenjang tadi yang saya sebutkan,” tandas Fadli.