Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya siap menjembatani kalangan buruh dengan DPR dalam dialog soal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri dialog bersama jajaran Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (7/8).
Advertisement
“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, serta peran pengawas agar keseimbangan tersebut tetap terjaga,” kata Listyo, seperti dilansir Antara.
Ia menilai aspirasi para pekerja merupakan bagian penting yang perlu dipahami dalam proses penyusunan regulasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Oleh karena itu, Polri siap mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif agar proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan dengan baik melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
Meski demikian, ia memahami apabila para pekerja juga mengawal sendiri proses legislasi sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki.
Ia pun mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.
“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan, dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” katanya.
Lebih lanjut, pemimpin Korps Bhayangkara itu berharap agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
Dengan demikian, hubungan industrial di Indonesia dapat semakin harmonis dan mendukung peningkatan daya saing nasional di tingkat global.
“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kapolri berdialog langsung dengan para pimpinan buruh. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
"Ini menjadi sejarah yang sangat baik karena ruang komunikasi antara buruh dan pemerintah semakin terbuka," kata Andi Gani.
Andi Gani menegaskan, KBPBI yang terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi serikat buruh merupakan representasi mayoritas kekuatan buruh di Indonesia.
"90 persen kekuatan buruh berada di KBPBI," ungkapnya.
Andi Gani menambahkan, pada 18 Agustus mendatang KBPBI dijadwalkan berdiskusi dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR.