Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 144,67 miliar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Advertisement
Pengawalan dilakukan Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah, yang dilanjutkan dengan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana.
Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 secara penuh. Dari total anggaran tersebut, Rp 2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp 25,09 miliar, dengan penyerapan terbesar berada pada sektor ekonomi.
Sementara itu, realisasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berproses setelah penyesuaian anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan rampung pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan percepatan pelaksanaan proyek prioritas agar penyerapan anggaran meningkat pada triwulan berjalan. Proyek tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar.
Satgas PRR juga menyoroti sejumlah pekerjaan yang perlu dipercepat. Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit Huntap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pembangunan dapat segera dimulai.
Di sektor pertanian, terdapat sekitar 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi dari Kementerian Pertanian.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi.
Selain itu, rehabilitasi layanan dasar terus berjalan, meliputi penanganan tujuh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan perbaikan berbagai infrastruktur publik.
"Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak," tulis Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR dalam laporannya.