Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen penuh dalam mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi.
Hal ini terkait pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang dalam proses pendalamannya turut dikaitkan dengan isu pelepasan kawasan hutan.
Advertisement
“Kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik Indonesia," kata Raja Juli, Jumat (3/7).
"Jadi kami akan membantu KPK. Sebagai itikad baik, saya akan membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” sambungnya.
Ia menyebut dirinya diamanahkan untuk menciptakan tata kelola hutan yang transparan dan antisuap. Karena itu, ia akan membantu KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama di lingkup kehutanan.
“Saya diamanahkan Bapak Presiden untuk menciptakan forest governance, sebuah tata kelola kehutanan yang antikorupsi, antisuap, akuntabel, dan transparan," tegasnya.
"Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh KPK kami apresiasi. Kami bantu KPK karena ini bagian dari proses berbenah di Kemenhut kalau benar ada masalah tersebut,” sambungnya.
Terbuka
Raja Juli Antoni sebelumnya memastikan kementeriannya terbuka terhadap seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK. Dia memastikan siap membantu, baik terkait dokumen maupun keterangan bila dibutuhkan KPK.
“Oleh karena itu saya mengapresiasi, sekaligus kami akan kooperatif dari kementerian, saya, seluruh staf, apabila ada dokumen yang dibutuhkan," ujarnya.
"Apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insya Allah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi dan memperbaiki sektor kehutanan kita,” pungkasnya.