Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah berencana menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah wilayah perbatasan Kalimantan dan Papua.
Dia menuturkan, penambahan PLBN dibutuhkan karena fasilitas saat ini belum mencakup seluruh titik perbatasan strategis Indonesia dengan negara tetangga.
Advertisement
"Sementara baru 15, kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ada satu titik yang berbatasan dengan Serawak, kemudian di Kalimantan Utara ya ada masih ada lagi seperti Long Nawang, kemudian Long Midang," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu mengatakan, selain di Kalimantan, pemerintah juga akan membangun PLBN baru di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan.
"Perbatasan Papua Nugini itu kan panjang hampir 800 kilometer, sementara yang baru ada ini kan di Skouw, kemudian Yetetkun sama Sota. Yang Pegunungan Bintang belum ada, yang di Keerom belum ada, perlu ada di situ juga," kata Tito.
Dia menegaskan, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Malaysia dan Papua Nugini, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
"Dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sama Kalimantan Timur sedikit itu ada, dan kemudian dengan PNG itu terutama Pegunungan Bintang, di Keerom, Boven Digoel," jelas dia.
Saling Terhubung
Pemerintah menargetkan setiap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terhubung dengan infrastruktur jalan yang memadai sehingga akses antarpos menjadi lebih mudah.
"Bagus kalau bisa dibangun jalan karena ini nanti untuk buat patroli, buat logistik, ekonomi itu akan bangkit," kata dia.
Diketahui, selama periode 2015-2024, pemerintah membangun 15 PLBN terpadu. Sebanyak tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sedangkan delapan PLBN lainnya dibangun pada periode 2020-2024.