Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai membebani masyarakat.
Massa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mahasiswa Universitas Trisakti, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya melakukan long march dari Taman Ria Senayan menuju Gedung DPR.
Advertisement
Setibanya di depan gerbang utama DPR, massa menyemut sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Menuju Pembebasan Nasional”.
Sebagian peserta duduk di badan jalan, sementara lainnya berdiri mengibarkan bendera organisasi dan membawa poster berisi tuntutan. Mereka bergantian menyimak orasi dari atas mobil komando.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, mengatakan aksi digelar di DPR karena lembaga legislatif dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami datang ke DPR karena fungsi pengawasan harus dijalankan. Banyak kebijakan yang berdampak kepada masyarakat juga melalui pembahasan di DPR,” katanya kepada wartawan.
Dalam aksi itu, mahasiswa mengusung Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Mereka meminta pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional, mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten, serta mengembalikan supremasi sipil.
Ekonomi Kian Berat
Menurut Putra, kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.
Mahasiswa juga meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh. Menurut mereka, program tersebut sebaiknya dihentikan sementara sampai tata kelolanya diperbaiki.
“Program ini perlu dievaluasi total. Kalau belum siap, sebaiknya dihentikan sementara sampai sistemnya benar-benar dibenahi,” ujarnya.
Selain itu, massa menyoroti penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai kompetensi serta meminta pemerintah mengembalikan supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara.
Putra mengatakan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar setelah melakukan konsolidasi.
“Kami akan melihat perkembangannya dalam tiga bulan ke depan. Kalau tidak ada perubahan, kami akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.
Demo Mahasiswa 15 Juni
Pada Senin (15/6/2026), mahasiswa dari BEM SI Kerakyatan Wilayah Jakarta dan Cipayung Menggugat unjuk rasa depan Gedung DPR/MPR. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi nasional.
Mereka menilai pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang dianggap membebani masyarakat, terutama yang berdampak pada kehidupan ekonomi sehari-hari. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi ekonomi rakyat yang dinilai semakin berat, khususnya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dalam tuntutannya, mereka juga mendesak adanya evaluasi terhadap pejabat publik yang dianggap tidak bekerja secara efektif atau tidak sesuai kompetensi. Tidak hanya itu, massa aksi turut menekankan pentingnya penegakan supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara agar kebijakan tetap berada dalam koridor demokrasi.
Mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu ditinjau ulang, termasuk perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan sosial agar lebih tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.