Demo Mahasiswa ITB Suarakan 4 Tuntutan

Mahasiswa ITB mengkritik sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

oleh Wisnoe MoertiDiterbitkan 17 Juni 2026, 19:31 WIB
Keluarga Mahasiswa ITB demo membawa empat tuntutan. (merdeka.com/Azzura Galexia)

Liputan6.com, Jakarta - Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026 di halaman kampus. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar segera memperbaiki tata kelola pemerintahan demi memulihkan kondisi ekonomi nasional.

"Kami turut prihatin terhadap carut-marut kondisi bangsa saat ini. Dari penilaian kami, akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan yang buruk," kata Ketua KM ITB Nahdah Nabillah di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

KM ITB menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental. Sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan industrialisasi belum jadi prioritas.

"Berbagai kebijakan yang ada menurut kami belum memprioritaskan hal-hal strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah industrialisasi," jelas dia.

Tak hanya itu, KM ITB juga mengkritik sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Program-program tersebut dinilai terkesan terburu-buru dan tidak didasari oleh riset yang matang.

"Dampak dari tekanan moneter ini kian mencekik masyarakat, khususnya kelas menengah dan pekerja muda, yang harus menanggung lonjakan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya produksi, kenaikan harga bahan bakar, hingga beban cicilan akibat tingginya suku bunga," tegasnya.

4 Poin Tuntutan

KM ITB melayangkan empat poin tuntutan kepada pemerintah. Berikut rinciannya:

1. Memperkuat tanggung jawab fiskal melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan membuka ruang partisipasi publik secara substantif.

2. Menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset dan manufaktur agar Indonesia memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

3. Melakukan evaluasi internal terhadap berbagai program pemerintah sekaligus memperbaiki sistem komunikasi publik agar kebijakan yang diambil dapat dipahami masyarakat.

4. Memastikan setiap program strategis disusun berdasarkan kajian dan riset yang matang.

 

Reporter: Azzura Galexia/merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya