Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menjangkau masyarakat yang terdampak gempa bumi besar di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Terutama warga di pulau-pulau terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum pascagempa.
“Pemerintah harus segera menjangkau masyarakat yang terisolasi akibat gempa, khususnya warga yang tinggal di pulau terluar/terdepan. Bantuan harus cepat disalurkan,” kata Puan, dikutip Jumat (12/6/2026).
Advertisement
Seperti diketahui, warga Sulawesi Utara dikejutkan oleh gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin, 8 Juni 2026 pagi. Gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah Filipina.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa terjadi pada pukul 06.37 WIB atau 07.37 Wita. Hasil analisis terbaru menunjukkan kekuatan gempa mencapai magnitudo 7,7 dengan episenter berada di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Guncangan gempa dilaporkan terasa di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, termasuk Manado dan daerah sekitarnya. Beberapa laporan juga menyebut getaran dirasakan hingga Gorontalo dan wilayah lain di Indonesia bagian timur.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, Puan menilai gempa besar yang mengguncang Sulawesi Utara harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.
“Kerusakan dapat terjadi bahkan ketika korban jiwa relatif dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana perlu diperluas,” tuturnya.
“Ketangguhan bencana di Pulau terluar juga harus semakin diperhatikan. Tantangan geografis seharusnya justru menjadi faktor agar Negara memiliki antisipasi bila bencana terjadi agar tidak menimbulkan beban besar bagi masyarakat,” imbuh Puan.
Dampak Bencana
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan dampak gempa di Sulawesi Utara. Warga Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dilaporkan terisolasi akibat gempa magnitudo 7,7 yang terjadi sehari sebelumnya.
Banyak rumah warga di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah. Bahkan, sebagian besar bangunan dilaporkan rata dengan tanah akibat guncangan gempa.
Desa Kawio dihuni oleh 178 kepala keluarga (KK) dengan total 480 jiwa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Hingga kini, warga masih bertahan di area terbuka karena gempa susulan masih terus terjadi.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pascagempa.
“Pemerintah setempat harus memastikan kebutuhan warga, dan secepat mungkin menyalurkan bantuan. Pastikan kebutuhan masyarakat rentan seperti lansia dan anak-anak juga terpenuhi,” tegas Puan.
Gempa yang mengguncang Sulawesi Utara juga sempat mendorong BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. BMKG mencatat terjadi tsunami kecil di tiga titik, yakni di pesisir Ulu Siau dan Melonguane, Sulawesi Utara, serta satu titik di Maluku Utara dengan ketinggian gelombang berkisar 9 hingga 18 sentimeter.
Meski peringatan dini tsunami telah dicabut, Puan meminta masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah maupun otoritas terkait.
“Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang, dan terus memantau informasi,” pesan Puan.
Puan juga meminta pemerintah daerah terus memantau perkembangan situasi serta segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi apabila peringatan dini tsunami kembali dikeluarkan.
“Ini sekaligus menjadi ‘alarm latihan’ yang menguji apakah sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga benar-benar bekerja sebagaimana mestinya,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.
Tantangan Geografis
Menurut Puan, keterbatasan akses di wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis tinggi harus diantisipasi jauh sebelum bencana terjadi.
“Sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, pelabuhan, hingga fasilitas evakuasi di kawasan pesisir harus dirancang dengan standar ketahanan yang lebih tinggi,” sebut Puan.
“Jangan sampai investasi besar dalam pembangunan fisik justru menjadi sia-sia ketika tidak mampu bertahan menghadapi bencana,” lanjutnya.
Puan menambahkan, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menghadapi bencana, melainkan membangun kemampuan daerah untuk hidup berdampingan dengan risiko bencana yang akan selalu ada.
Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia, kata dia, Indonesia tidak memiliki pilihan untuk menghilangkan ancaman gempa bumi.
“Yang dapat dilakukan adalah memperkecil dampaknya melalui investasi yang konsisten pada ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik,” ujar Puan.
Ia juga menilai wilayah kepulauan terluar seperti Kepulauan Sangihe membutuhkan perhatian khusus dalam agenda pembangunan nasional.
“Pendekatan pembangunan di daerah-daerah rawan bencana perlu lebih menekankan aspek ketangguhan sejak awal,” ujarnya.
Menurut Puan, momentum ini penting untuk memastikan setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko serupa di masa depan.
“Sebab tujuan akhir penanganan bencana bukan sekadar memulihkan kondisi, melainkan membangun masyarakat yang lebih siap, lebih aman, dan lebih tangguh ketika bencana datang,” tutup Puan.