Sidang Eks Bupati Pati Sudewo, Pendukung Datang dengan 17 Bus

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan personel polisi gabungan dari Polrestabes Semarang diterjunkan untuk mengamankan sidang Bupati nonaktif Pati Sudewo, Senin (15/6/2026). Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

Juru bicara PN Semarang, Hadi Sunoto mengatakan, pengamanan dilakukan setelah pengadilan berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang. Sebelum sidang dimulai, ratusan pendukung Sudewo memadati depan gedung Pengadilan Tipikor Semarang yang berlokasi di Jalan Suratmo, Kota Semarang.

"Kami berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang agar situasi di pengadilan kondusif selama persidangan," kata Hadi.

Pengamanan juga dilakukan untuk membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang mengingat keterbatasan ruang. Dia menuturkan, sidang Sudewo hari ini beragenda pembacaan surat dakwaan.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Edwin Pudyono dengan hakim anggota Kukuh Kalinggo Wuyono dan Bonifasius Nadya Aribowo.

Dalam perkara tersebut, Sudewo diadili dalam dua perkara, yakni dugaan suap dalam proyek di Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan serta dugaan pemerasan terhadap perangkat desa di Kabupaten Pati. Dalam perkara dugaan suap proyek DJKA, Sudewo diadili dalam kapasitas sebagai mantan anggota Komisi V DPR.

Massa yang merupakan loyalis Sudewo berangkat dari Pati menuju Semarang untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Mereka berangkat dengan menggunakan belasan bus yang telah disiapkan.

Kedatangan rombongan pengawal Sudewo ini melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mereka berasal dari kelompok tani dan berbagai jaringan loyalis lainnya. 

"Besok pagi (Senin) sekitar seribu orang akan berangkat ke Semarang. Ada 17 bus yang berangkat," ujar Direktur LBH Pemuda Djoeang dan Koordinator Loyalis Bupati Pati nonaktif Sudewo, Fatkhur Rahman pada Minggu (14/6/2026).

Fatkhur memastikan bahwa aksi solidaritas kepada Bupati Pati nonaktif Sudewo, akan berlangsung secara tertib dan damai sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku di lingkungan peradilan.

"Meskipun massa diperkirakan akan memadati area pengadilan dengan membawa sejumlah alat peraga seperti poster dan spanduk, kami menjamin aksi solidaritas akan berlangsung secara tertib dan damai sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku," tandasnya.

Pihak pendukung secara terbuka menyuarakan keyakinannya, bahwa Sudewo tidak bersalah dalam pusaran kasus korupsi atau pemerasan yang dituduhkan oleh KPK.

Berdasarkan koordinasi dengan tim penasihat hukum di Jakarta, kata Fatkhur, kasus ini diketahui turut menyeret tiga orang kepala desa sebagai tersangka.

Fatkhur mengungkapkan adanya perbedaan materiil yang mendasar terkait kepemilikan barang bukti, yakni antara Sudewo dan tiga kepala desa yang terlibat. Dia menyebut, KPK sama sekali tidak menemukan atau menyita aliran dana dari tangan bupati nonaktif tersebut.

"Uang yang sudah diriliskan oleh KPK itu kan barang bukti disita oleh teman-teman kepala desa. Sedangkan dari Pak Sudewo sendiri tidak ada yang disita," pungkas Fatkhur.

Dengan dasar pembuktian itu, maka massa pendukung meyakini bahwa Sudewo tidak akan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.