Warga Tuntut Ganti Rugi Pengosongan Rumah Dinas TNI AD di Jakarta Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan anggota TNI AD melakukan pengosongan rumah eks Zeni Konstruksi (Zikon) di RW 10 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Warga setempat protes karena dilakukan saat upaya hukum yang tengah ditempuh akan memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedianya perkara ini mulai disidang pada 22 Juni mendatang.

"Tanah ini dalam status di pengadilan, dengan nomor perkara 6-02/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata kuasa hukum warga, Bambang Kurniawan, Selasa (9/6/2026).

Penggusuran yang dilakukan juga tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 bahwa negara menjamin keberlangsungan hidup rakyat. Apalagi, warga masih menghuni rumah-rumah tersebut saat penggusuran dilakukan. Itu sebabnya, warga meminta ganti rugi yang manusiawi. Atau setidaknya direlokasi ke tempat yang layak.

“Kami hanya menggugat agar sekiranya mereka memberikan relokasi konsinyasi yang sesuai dengan manusiawi. Klien kami manusia, bukan dalam tanda kutip binatang. Klien kami hanya menuntut konsinyasi ganti rugi selama puluhan tahun. Bukan dihancurkan, digusur secara paksa,” tegas Bambang.

Terpisah, Direktur Binum Pus Zeni AD, Kolonel CZI Nur Alam Sucipto memastikan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada penghuni rumah dinas eks Zikon 15/Yon Zikon Jihandak sebelum dilakukan pengosongan hari ini. Sosialisasi dilakukan sejak 9 Juli 2024 hingga 29 Agustus 2024.

“Pada 9 Juli 2024, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kita akan melaksanakan peningkatan pengembangan satuan dari Kompi menjadi Denzi Jihandak,” ujar Alam.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, warga diberikan pemahaman bahwa penertiban dilakukan seiring ada pengembangan satuan sehingga membutuhkan sarana prasarana, seperti tempat tinggal dan fasilitas lainnya.

“Satuan ini sudah memiliki sertifikat, yaitu nomornya adalah 00184,” jelas Alam.

Setelah dilakukan sosialisasi, warga masih bertahan di rumah dinas. Pihaknya kembali memberikan surat peringatan pertama hingga terakhir pada 31 Juli 2025. Setelah memberikan surat peringatan hingga tiga kali, TNI AD masih memberikan waktu kepada warga untuk melakukan pengosongan.

“Kemarin dari jumlah 152 kepala keluarga yang awal, itu dengan memberikan pemahaman kepada mereka sehingga ada 45 kepala keluarga yang sudah mengosongkan,” ujar Alam.

TNI AD turut memfasilitasi warga untuk melakukan pengosongan dengan menyediakan armada kendaraan untuk pengantaran dan fasilitas lainnya.

“Total yang kita akan laksanakan penertiban ini, sekarang sisa 107 kepala keluarga,” ucap Alam.

Rencananya lahan rumah dinas digunakan untuk pembangunan rusun prajurit TNI AD. Untuk itu, TNI AD bersama dengan kepolisian, Satpol PP, Damkar, PLN, dan Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap rumah dinas yang ditempati warga.

"Jumlah personel yang sekarang melaksanakan penertiban itu 660 orang, kita juga melaksanakan kegiatan secara humanis, menyampaikan kepada warga. Kemudian kita mengantar barang-barang mereka kepada tujuan yang akan mereka tempati, sehingga kita siapkan kendaraan, kita siapkan fasilitas yang ada, dari orang kesehatan juga kita siapkan,” ungkap Alam.

Alam menuturkan, kegiatan pengosongan rumah dinas akan dilaksanakan lima hari ke depan. Untuk hari ini, penertiban berjalan dengan kondusif.

“Rencana kegiatan kita laksanakan kurang lebih dalam waktu 5 hari, dalam rangka penertiban rumah dinas yang ada di Komplek Jihandak ini. Luas lahan yang ada di kita ini dengan Komplek Jihandak ini, luasnya adalah 4,4 hektar, termasuk dengan asrama yang dihuni warga,” tutur Alam.