Kecam Isu Papua Diseret ke PBB, DPR: Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengecam keras langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali memunculkan isu Papua Barat dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81.

Diketahui PM Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, dalam Majelis Umum PBB pada Kamis 24 September lalu, sempat menyinggung terkait laporan pelanggaran HAM di West Papua yang menurutnya tak boleh diabaikan atau dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. 

Syahrul menilai pengangkatan isu Papua di panggung dunia tanpa konteks yang utuh berpotensi memperkeruh hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik, sekaligus mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” ujar Syahrul Aidi.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa Indonesia sejatinya terbuka terhadap kritik maupun dialog terkait isu pembangunan, hak asasi manusia (HAM), dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh pembahasan harus bertumpu pada data terverifikasi serta penghormatan terhadap hukum internasional.

"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendelegitimasi Indonesia,” kata legislator asal Riau itu.

Menanggapi insiden tersebut, Syahrul mendorong Pemerintah RI untuk mengambil langkah diplomasi yang lebih proaktif dan agresif di wilayah Pasifik guna menepis disinformasi.

"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," tegasnya.

BKSAP DPR RI mengonfirmasi akan terus memperkuat peran diplomasi parlemen di kawasan Pasifik demi menjaga integritas wilayah, kedaulatan, serta kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).