66.679 Kasus ISPA Kalteng, Didesak Terapkan Status Kejadian Luar Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyoroti 66.679 kasus ISPA akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Ia mendesak pemerintah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) jika kondisi terus memburuk.

"Jika situasinya terus memburuk dan semakin masif pemerintah perlu menetapkan kejadian luar biasa (KLB) terhadap Daerah Kalteng untuk melindungi warga masyarakat dari kasus ISPA yang semakin memburuk," kata dia kepada wartawan, Jumat (21/8/202

Pemerintah, kata Politikus Golkar ini, diminta memastikan kesiapan layanan kesehatan dengan berkoordinasi bersama Pemprov Kalteng untuk menjamin ketersediaan tenaga medis, rumah sakit, dan masker.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

"Kemenkes perlu menetapkan protokol kesehatan bagi warga Kalteng antara lain harus memakai masker, bahkan jika diperlukan melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman," jelas Yahya.

Sebelumnya, sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah di tengah musim kemarau. Berdasarkan data pemantauan Satelit NOAA-20 hingga Kamis, 20 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.487 hotspot di seluruh wilayah Kalimantan.

"Konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik," tutur Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dikutip Jumat (21/8/2026).

Mengantisipasi potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor. BNPB bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas dan pemetaan wilayah yang memiliki potensi rawan kebakaran.

"BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya karhutla," jelas dia.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi karhutla. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman turut perlu dipastikan untuk mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran.

Masyarakat turut diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Jika menemukan atau mengetahui adanya kebakaran, warga diminta segera melaporkannya kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.