DPR Pertanyakan Dasar Data Menkes 112 Juta Warga Kekurangan Gizi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, terdapat sekitar 112 juta masyarakat Indonesia yang masih mengalami masalah kekurangan gizi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dasar data yang digunakan Menteri Kesehatan. Menurut dia, Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut.

"Karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," kata dia kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Menurut Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes.

"Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ungkap Charles.

"Kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat. Kalau diagnosisnya keliru, maka terapinya juga berpotensi keliru," sambungnya.

Menurut Charles, hal tersebut penting untuk memperjelas tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab tujuan utama program tersebut adalah memperbaiki status gizi masyarakat.

"Maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI. Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," jelas dia.

Charles mendesak pemerintah sampaikan  secara jujur kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberikan makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi.

"Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah. Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah harus memiliki sasaran yang jelas, indikator yang tepat," kata dia.  

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa kekurangan gizi dan stunting masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menkes Budi usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Pangan, dikutip Kamis (30/7/2026).

"Yang ingin saya sampaikan, nomor satu di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan nasional," ujar Menkes Budi.

Budi menjabarkan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, terdapat sekitar 112 juta masyarakat Indonesia yang masih mengalami masalah kekurangan gizi.

"Data Susenas 2024 dengan sekitar 1,5 juta sampel menunjukkan adanya kekurangan gizi. Jadi, kalau satu desil itu 10 persen atau 28 juta jiwa, maka 4 desil berarti ada lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia yang kekurangan gizi. Tepatnya ada 112 juta lebih," terang Menkes.

Menurut Budi, angka stunting di Indonesia masih berada di kisaran 20 persen dari total 25 juta anak-anak yang berdampak langsung pada masa depan mereka.

" Stunting kita berada di kisaran sedikit di bawah 20 persen. Kalau 20 persen dari 25 juta anak, angkanya cukup besar. Ini menunjukkan mereka kekurangan gizi, dan persoalan gizi ini sangat berpengaruh bagi masa depan mereka," paparnya.

Bahkan, Menkes menambahkan bahwa berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG), indikasi kekurangan gizi juga banyak ditemukan pada anak usia sekolah menengah.

"Hasil Cek Kesehatan Gratis kita sudah keluar. Sampai tingkat SMA, sebagian besar anak-anak masih mengalami gizi kurang. Ada catatan sedikit, yang mengalami gizi lebih juga ada, terutama usia SMA ke atas dan dewasa di kawasan perkotaan. Itu juga tidak baik, tetapi sebagian besar kasusnya masih gizi kurang," jelasnya.

Oleh karena itu, Menkes Budi menekankan krusialnya keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemenuhan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.

"Saya tekankan, program MBG ini sangat bagus dari kacamata Kementerian Kesehatan. Program Bapak Presiden ini sangat bagus dan penting," tegas Menkes Budi.