Diplomasi dan Teknologi Jadi Pilar Utama Geopolitik Soekarno

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaitkan kebijakan pertahanan yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno. Hal itu disampaikannya saat merespons kebijakan Pemerintah soal Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tengah dibangun di tahun anggaran 2026.

Menurut Dosen Tetap Universitas Bung Karno (UBK) itu, kerangka geopolitik Soekarno adalah kepentingan nasional dan tidak semata bertumpu pada aspek militer. Sehingga ada fokus soal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan diplomasi internasional dan aspek hukum.

“Jadi berbicara tentang pemikiran Bung Karno, harus disertai semangat menguasai iptek dengan cara apa pun dan mengembangkan suatu kompetensi dalam diplomasi dan penguasaan hukum dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia disertai penggunaan instruments of national power lainnya seperti demografi, teritorial, dan sumber daya alam,” kata Hasto saat ditemui di Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam rumusan geopolitik Soekarno, variabel paling dominan adalah teknologi dan politik, sedangkan aspek pertahanan militer menempati posisi yang lebih kecil. Karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan tidak seharusnya hanya berfokus pada penambahan batalyon.

“Jadi kepentingan nasional yang paling dominan adalah teknologi dan politik, baru kemudian pertahanan negara, militernya kecil. Jadi kalau pertahanan negara sekarang kita membentuk batalyon-batalyon ini, militerisme, faktornya dalam teori Geopolitik Soekarno paling kecil,” ungkap Hasto.

Hasto menilai, prioritas pembangunan nasional seharusnya diarahkan pada penguatan diplomasi internasional dan penguasaan teknologi, bukan pada ekspansi struktur militer di dalam negeri.

Dia menegaskan, langkah tersebut sebagai bentuk otokritik terhadap arah kebijakan pertahanan, khususnya terkait pembentukan Yonif TP yang disebutnya lebih berorientasi pada pendekatan teritorial.

“Kita lebih penting untuk merumuskan kepentingan nasional kita. Kita lebih penting untuk memperkuat diplomasi internasional kita. Kita lebih penting untuk menguasai iptek daripada membangun batalyon-batalyon pembangunan," tegas dia.

"Fungsi TNI AD misalnya, sangat penting dalam penguasaan teknologi pertahanan, diplomasi militer, memahami teritorial lawan, bukan untuk menanam jagung dan padi. Jadi TNI harus fokus pada tupoksinya di pertahanan. Ini sebagai otokritik atas kebijakan pemerintah dan kebijakan-kebijakan pembentukan batalyon pembangunan ini,” imbuh Hasto menandasi.