DPR Minta Dugaan Riset Palsu WNI di Forum Internasional Diusut

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendorong pemerintah untuk segera menyelidiki dugaan pemalsuan riset oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Denmark. 

"Peristiwa dugaan pemalsuan riset oleh sejumlah WNI dalam konferensi ISPPD di Denmark tentu harus menjadi perhatian serius, karena menyangkut integritas akademik dan nama baik Indonesia di forum internasional," kata dia kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Meski terduga pelaku bukan dosen dan peneliti aktif, Hetifah menilai tetap harus ada investigasi dan meminta klarifikasi kepada WNI tersebut. 

"Perlu penelusuran lebih lanjut agar informasi yang beredar tidak menimbulkan spekulasi publik. Kami pada prinsipnya mendorong investigasi yang objektif, transparan, dan berbasis fakta. Klarifikasi langsung dari para WNI yang dituduhkan juga penting dilakukan untuk memastikan persoalan secara utuh," ungkap dia.

Politikus Golkar ini menuturkan, investigasi dan klarifikasi penting dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

"Langkah ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan tanpa dasar yang jelas. Kasus seperti ini, ke depan, harus menjadi evaluasi tata kelola riset dan publikasi ilmiah Indonesia. Kami tentu berharap, dunia akademik, tetap menjaga standar integritas tinggi," kata Hetifah.

Dugaan penelitian palsu mengemuka di media sosial belakangan ini. Sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) disebut ketahuan membuat riset palsu menggunakan artificial intelligence (AI). Kepalsuan riset kesehatan ini disebut-sebut terungkap dalam ajang internasional di Denmark.

Terkait dugaan ini, dokter sekaligus peneliti dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai kejadian ini sebagai fenomena dari tiga kombinasi masalah besar, yakni:

1. Komersialisasi Prestise AkademikPertama, ada komersialisasi dan industrialisasi prestise akademik. Artinya, saat ini banyak orang melihat publikasi, konferensi internasional, travel grant, atau sertifikat pembicara sebagai status sosial, bukan lagi proses ilmiah.

"Sehingga muncul ghost writing, fake conferences, jurnal predator, manipulasi sitasi. Ini yang menggiring orang menggunakan AI untuk menghasilkan manuskrip massal. AI sendiri sebetulnya netral, yang dipermasalahkan manusianya, oknumnya," kata Dicky kepada Kesehatan Liputan6.com saat dihubungi pada Selasa, 26 Mei 2026.

Dicky, menjelaskan, sebetulnya penggunaan AI masih diperbolehkan secara etis untuk membantu grammar, coding statistik, literature mapping, brainstorming, dan visualisasi data.

Namun, kata Dicky, AI masuk dalam penipuan sains jika dipakai untuk membuat data palsu, responden fiktif, pemalsuan analisis, dan membuat penelitian yang sebetulnya tidak pernah dilakukan.

2. Lemahnya LiterasiHal kedua yang memicu terjadinya fenomena ini adalah lemahnya literasi metodologi penelitian. Banyak orang bisa membuat tulisan yang terlihat ilmiah, tapi tidak memahami epistemologinya, tidak memahami validitas, bias, dan etika penelitian.

"Sehingga, itu sebabnya AI ini digunakan oleh orang-orang tidak beretika untuk menghasilkan paper yang tidak meyakinkan, bahkan dalam hitungan menit," ujar Dicky.

"Padahal, bicara penelitian, sejatinya penelitian itu bukan sekadar tulisan. Ada proses, ada data, ada audit trail, ada validasi, ada integritas," tambahnya.

3. Sistem AkademikAlasan ketiga kenapa fenomena ini terjadi karena sistem akademik global dan nasional punya celah.

"Jadi, harus jujur diakui, dunia akademik internasional juga sedang menghadapi krisis integritas. Dan, banyak konferensi internasional terlalu longgar mengejar biaya registrasi, review juga sangat dangkal. Karena itu, penelitian palsu sering atau kadang bisa lolos," katanya.

"Jadi, ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi masalah global di era AI ini," pungkas Dicky.