Di-reshuffle, Golkar Akan Hitung Ulang Berkoalisi

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Priyo Budi Santoso mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet memang hak prerogatif Presiden. Namun, Priyo yang juga Wakil Ketua DPR mengingatkan, jika ada kader Golkar di kabinet yang di-reshuffle, Partai Beringin pun akan menghitung ulang pentingnya berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian disampaikan Priyo di Jakarta, Jumat (5/2), menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang menghendaki penarikan sejumlah kader partai koalisi dari jajaran kabinet.

Saat itu Amir mengatakan reshuffle perlu dilakukan karena sikap kader partai koalisi dalam persoalan skandal Bank Century mulai merugikan Presiden [baca: Partai Koalisi Tak Setia Perlu Diberi Pelajaran]. "Beberapa partai koalisi sudah bertindak di luar nalar politik. Reshuffle kabinet menjadi sangat perlu," ujar Amir. Belakangan Amir menolak pernyataannya itu sebagai ancaman. Ia mengaku hanya mengingatkan partai koalisi tidak mengkhianati komitmen.

Pernyataan Amir praktis membuat gerah sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi partai pemerintah, termasuk Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengingatkan komitmen koalisi adalah untuk menciptakan pemerintahan bersih. Ical--demikian Aburizal disapa--juga berharap kader Golkar mendukung penyelidikan Kasus Bank Century yang sedang berlangsung sehingga fakta yang sebenarnya akan segera terungkap.

Sementara PKS meminta Partai Demokrat menengok kembali piagam kerja sama yang menjadi rujukan koalisi. Di piagam, kedua partai sepakat mengutamakan kepentingan rakyat, memberdayakan parlemen dan pemerintahan bersih, terhormat dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. "Dalam kontrak itu [koalisi] kita memperjuangkan pemerintah yang bersih yang bebas KKN," kata anggota Pansus Century dari PKS Fachry Hamzah.(ZAQ)