Dua Tahun Prabowo-Gibran, Sejauh Mana Indonesia Makin Mandiri Pangan?

Liputan6.com, Jakarta - Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun pertama masa jabatan.

Sejumlah indikator menunjukkan peningkatan produksi padi dan jagung sepanjang 2025, sementara pengadaan beras dalam negeri oleh Perum BULOG pada 2026 telah melampaui target pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi nasional pada 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 53,14 juta ton. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksinya mencapai 34,69 juta ton, bertambah 4,07 juta ton dari tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi tersebut sejalan dengan bertambahnya luas panen padi sebesar 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas jagung. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.

Presiden Prabowo menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian global dan perubahan iklim. Dalam sambutannya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, pada 19 September 2026, Prabowo menyatakan, “Alhamdulillah swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup.”

Dia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi risiko El Nino dan kekeringan yang dapat memengaruhi produksi pertanian.

Pengadaan Beras BULOG Lampaui Target

Pada sisi penyerapan hasil panen, Perum BULOG melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Angka tersebut setara 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Realisasi itu juga melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, terutama di sentra produksi pangan.

“Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi BULOG pada 9 Oktober 2026.

Pemerintah juga menjaga ketersediaan beras melalui penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok CBP berada pada kisaran 4,6 juta ton per 18 September 2026.

Selain menjaga cadangan, pemerintah melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyiapkan bantuan pangan beras untuk 33,24 juta penerima pada periode Oktober–Desember 2026. Setiap penerima dialokasikan 10 kilogram beras per bulan, dengan penyaluran dilakukan secara bertahap.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya cadangan beras untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat.

“Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton,” ujar Amran saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Pekanbaru, Riau, pada 17 September 2026.

Untuk menjaga kepentingan petani, pemerintah juga mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan dalam negeri.

Peningkatan produksi pangan nasional ditopang oleh kontribusi berbagai daerah. Di Sumatera, produksi padi Sumatera Selatan pada 2025 mencapai 3,63 juta ton GKG, meningkat 24,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Pulau Jawa, Jawa Timur menghasilkan 10,44 juta ton GKG, sedangkan Jawa Barat mencapai 10,23 juta ton GKG. Kedua provinsi tersebut menjadi penopang utama produksi padi nasional.

Di luar Jawa, Kalimantan Selatan mencatat produksi sekitar 1,18 juta ton GKG pada 2025, naik 14,55 persen. Sulawesi Selatan menghasilkan 5,47 juta ton GKG, meningkat 13,45 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat mencapai 1,71 juta ton GKG atau tumbuh 17,56 persen.

Papua Selatan juga berkontribusi dengan produksi padi sebesar 362,54 ribu ton GKG pada 2025.

Penguatan produksi di kawasan timur dilakukan melalui perluasan dan optimalisasi lahan pertanian. Kementerian Pertanian melaporkan pengembangan 83.030 hektare cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di Tanah Papua hingga 2026.

Pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan ketersediaan air, pendampingan petani, tata kelola lahan yang jelas, serta perlindungan kepentingan masyarakat setempat agar peningkatan produksi berlangsung berkelanjutan.

Selain peningkatan produksi dan penyerapan hasil panen, pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi. Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 2025 melayani sekitar 589.606 hektare lahan. Pada 2026, pemerintah menargetkan cakupan layanan mencapai 750.000 hektare.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dody.

Modernisasi pertanian juga didorong melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pemanfaatan teknologi untuk membantu petani memantau kondisi lahan dan mengelola penggunaan pupuk secara lebih efisien.

Di Sragen, Jawa Tengah, penerapan sensor tanah dilaporkan mampu menekan penggunaan pupuk dari sekitar 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare, atau berkurang sekitar 53 persen. Sementara itu, teknologi IoT di Sukabumi, Jawa Barat, dimanfaatkan pembudidaya ikan nila untuk memantau kondisi air dan mendukung kegiatan produksi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi perlu menjangkau masyarakat di wilayah produksi pangan.

“Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden,” ujar Meutya dalam keterangan resmi Kemkomdigi pada 6 Oktober 2026.

Tantangan Menjaga Produksi dan Harga

Meski sejumlah indikator menunjukkan peningkatan, penguatan ketahanan pangan masih menghadapi tantangan. Pemerintah perlu menjaga kesinambungan produksi, memastikan distribusi antardaerah berjalan lancar, melindungi pendapatan petani, serta mempertahankan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

Data BPS menunjukkan produksi beras pada Agustus 2026 masih mengalami penurunan secara tahunan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya menjaga produktivitas pertanian, memperkuat infrastruktur irigasi, dan mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan produksi dan pengadaan beras dapat berkelanjutan. Ketersediaan cadangan perlu diikuti distribusi yang efektif dan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.

Dengan dukungan sentra produksi dari Sumatera hingga Papua, penguatan ketahanan pangan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan dan memperkuat kemandirian pangan nasional.