Pemulihan Sektor Kesehatan Sumatera Melesat, Mendagri Tagih Peran Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan progres pemulihan sektor kesehatan di daerah pascabencana mengalami kemajuan signifikan.

Dari puluhan rumah sakit umum daerah, ratusan Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu), hampir seluruhnya telah beroperasi 100 persen. Oleh karena itu, Tito mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan (Menkes) yang mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengoptimalkan penanganan tersebut.

“RSUD hampir 100 persen semua, puskesmas 100 persen, tinggal enam pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget tiga tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan,” ujar Tito dalam konferensi pers perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pascabencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Tito, upaya yang secara intensif dilakukan oleh pemerintah tersebut bisa menjadi inspirasi pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk juga melakukan percepatan pemulihan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus berupa pemberian tambahan bantuan anggaran kepada daerah sebanyak tiga kali.

Pertama bantuan diberikan sebesar Rp4 miliar untuk tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi masing-masing 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, serta sebanyak Rp20 miliar untuk masing-masing 3 provinsi. Kedua, Bantuan keuangan Presiden Tambahan TKD sebesar 10,64 tirilun pada Februari lalu. Kemudian, yang ketiga, Bantuan Keuangan Presiden melalui TKD sebesar 1,4 triliun bagi Provinsi, Kabupaten, dan Kota terdampak bencana Sumatera.

Karena itu, dia meminta kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempercepat penggunaan dana tambahan untuk pemulihan pascabencana.

Menurut dia, realisasi di sejumlah daerah masih rendah, meskipun tambahan anggaran telah diberikan dalam beberapa tahap.

"Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih, uangnya dipakai dari bantuan presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen. Padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan," kata Tito.

Dia mengungkapkan, pemerintah telah menyalurkan tambahan anggaran tanggap darurat Rp268 miliar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Tito pun meminta Pemda tidak hanya bergantung pada pusat, tetapi ikut bertanggung jawab menggunakan dana tersebut secara optimal.

"Saya berharap teman-teman kepala daerah terpancing sambil kami juga melakukan pendampingan, turun, supaya mereka gunakan uangnya. Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat," tutur dia.

Tito menegaskan, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama antara pusat dan daerah. Ia meminta Pemda mengoptimalkan anggaran yang diterima untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

"Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama. Pusat dapat anggaran juga, K/L, dan juga daerah yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja," jelas dia.

Tito menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi masih terkendala bencana susulan, seperti banjir dan longsor yang terjadi di Kota Padang, Kabupaten Solok, Aceh Tenggara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Kerusakan, lanjut dia, juga kembali terjadi pada infrastruktur jalan dan jembatan yang salah satunya terjadi di jalur Bireuen menuju Aceh Tengah imbas longsor.

Pemerintah, kata Tito, akan melanjutkan koordinasi lintas kementerian untuk menangani kerusakan tersebut.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait dari Kementerian/Lembaga dan daerah.