Buka-bukaan Mitra BGN, Sederet Masalah hingga Cibiran

Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyisakan persoalan bagi sebagian mitranya.

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) Indonesia mendatangi DPR untuk menyampaikan keluhan mereka. Salah satu persoalan yang disoroti adalah nasib sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut tidak beroperasi, bahkan sebagian di antaranya terkena suspensi.

Mereka diterima Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa serta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Kamis, 1 Oktober 2026.

Ketua Umum AMBGN sekaligus Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan para mitra sebelumnya telah mengeluarkan modal besar untuk membangun berbagai fasilitas pendukung program MBG. Namun, kondisi operasional yang mereka hadapi saat ini membuat sebagian mitra justru harus berhadapan dengan persoalan keuangan.

“Ada 13.000 dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh Kepala BGN yang baru,” tutur Sawaluddin di hadapan pimpinan DPR.

Menurut Sawaluddin, total investasi yang dikeluarkan para mitra untuk membangun SPPG mencapai sekitar Rp 26 triliun. Perhitungan tersebut didasarkan pada sekitar 13 ribu dapur dengan nilai investasi rata-rata Rp 2 miliar untuk setiap dapur.

“Mereka mengeluarkan uangnya miliaran rupiah untuk membangun dan menyukseskan program prioritas presiden yang namanya makan bergizi gratis,” jelas dia.

Besarnya modal yang dikeluarkan tidak seluruhnya berasal dari dana pribadi. Sawaluddin mengatakan sejumlah mitra menggunakan pinjaman untuk membangun dapur SPPG.

Ketika operasional terganggu, beban tersebut tetap berjalan. Sebagian mitra, kata dia, kini menghadapi penagihan dari berbagai pihak, mulai dari perbankan hingga penagih utang.

“Mereka rela berutang, Pak. Lalu ketika ada kejadian luar biasa, ketika ada keracunan, mereka yang dituduh maling, mereka yang dituduh koruptor, mereka yang dituduh mencuri,” ungkapnya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan AMBGN meminta adanya kejelasan mengenai status kemitraan. Mereka juga meminta kepastian mengenai hak dan kewajiban mitra serta kebijakan terhadap dapur SPPG yang terkena suspensi.

Sawaluddin menilai hubungan antara BGN dan para mitra semestinya dibangun dengan posisi yang setara. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap mitra diminta dibahas bersama.

“Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama,” kata dia.

Selain persoalan operasional dan kemitraan, massa juga meminta pemerintah segera memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur program MBG.

Mereka meminta pimpinan DPR mempertemukan para mitra dengan Kepala BGN Sudaryono dan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami menuntut supaya undang-undang MBG segera diterbitkan. Dan pada proses perancangannya, kami mitra sebagai bagian utuh dari program Makan Bergizi Gratis ini dimintai pendapat, diajak terlibat, disertakan dalam proses pengambilan keputusan ini,” kata salah satu perwakilan massa.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, DPR memahami persoalan yang disampaikan para mitra. DPR pun akan memfasilitasi pertemuan mereka dengan Kepala BGN Sudaryono.

“Minggu depan Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono,” ujar Saan.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin. Namun, waktu pelaksanaannya masih akan disesuaikan oleh Kesekjenan DPR dengan agenda pimpinan DPR, Kepala BGN, dan perwakilan mitra.

Saan menekankan persoalan tersebut perlu segera dibahas agar tidak berlarut-larut.

“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau enggak nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” tegasnya.

Dia mengatakan, DPR akan berupaya mencarikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi para mitra, terutama setelah mereka mengeluarkan modal besar untuk mendukung pelaksanaan MBG.

“Kami yang ada di DPR tentu sangat memahami, merasakan, dan berempati terhadap apa yang kawan-kawan semua alami,” tuturnya.

“Sudah berinvestasi, sudah mengeluarkan banyak hal, dan tentu ini pasti, pasti akan kami perjuangkan,” Saan menandaskan.