Wamendagri: Penanganan TB Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Menurutnya, TB tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga dapat berdampak pada produktivitas masyarakat

Diterbitkan 21 September 2026, 21:55 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan penanggulangan tuberkulosis (TB) membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, TB tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga dapat berdampak pada produktivitas masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, hingga perekonomian secara lebih luas.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas, bidangnya urusan pemerintahan di bidang kesehatan, karena ini urusan wajib,” ujar Wiyagus dalam Pertemuan Lintas Sektor dan Diskusi Interaktif di Pendopo Bupati Ciamis, Jawa Barat, Senin (21/9/2026).

Wiyagus mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis dalam menangani TB. Berdasarkan data yang diterimanya, Pemkab Ciamis telah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB dan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TB (TP2 TB).

Upaya tersebut juga telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Komitmen Pemkab Ciamis diperkuat dengan inisiasi deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis di Kabupaten Ciamis.

“Bahwa masalah kesehatan ini tidak hanya urusan di bidang kesehatan. Di sini Kemenkes sebagai pembina teknis di bidang kesehatan, sementara bidang kesehatan provinsi, kabupaten, Puskesmas, dan sampai Posyandu ini kan di bawah pembinaan Kemendagri,” jelasnya.

Menurut Wiyagus, penanganan TB perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan erat dengan produktivitas masyarakat. Masyarakat yang terkonfirmasi TB dapat menghadapi kendala dalam bekerja karena harus menjalani pengobatan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas dan perekonomian keluarga.

“Makanya ekosistem ini harus kita jaga. Produktivitas, pengangguran, kemiskinan, yang kemudian mengganggu sistem keuangan keluarga, yang nantinya akan mengganggu perekonomian secara nasional,” sambung Wiyagus.

Karena itu, Wiyagus mendorong seluruh unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis memperkuat kolaborasi dalam penanganan TB. Menurutnya, jajaran pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga desa memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan TB.

“Bhabinkamtibmas, Babinsa, para Kapolsek, para Danramil, para camat, para lurah, tolong berikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tertular itu untuk melaksanakan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis),” tandasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.