Fiskal Terbatas, Wamendagri Ribka Haluk Kawal KPP di Papua Masuk PSN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal usulan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat kapasitas fiskal pemerintah daerah (Pemda) di provinsi-provinsi baru masih sangat terbatas.

"Kami juga sedang memperjuangkan bersama Pak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI karena kita sangat mengetahui bahwa kekuatan fiskal APBD untuk seluruh provinsi saat ini memang lemah, termasuk juga Provinsi Papua Selatan," ujarnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan di Kantor Gubernur Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Rabu (15/7/2026).

Ribka menjelaskan, usulan tersebut telah mendapat perhatian dari Kementerian PPN/Bappenas dan terus dikawal dalam proses pembahasannya. Menurut dia, dukungan tersebut penting agar pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan APBD.

Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan yang dinilai berhasil mempercepat penataan pemerintahan sejak pembentukan daerah tersebut. Bahkan, pembangunan fisik Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, serta rumah susun aparatur sipil negara (ASN) telah rampung pada Desember 2025.

Di tengah keterbatasan fiskal, Ribka mendorong ASN di daerah agar lebih proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat guna mempercepat pemenuhan berbagai kebutuhan pembangunan. Ia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi koordinasi tersebut kapan pun diperlukan.

"Kementerian Dalam Negeri itu orang tuanya pemerintah daerah, jadi kalau ada misalnya mau koordinasi di sana mengalami kesulitan, silakan WA (hubungi), Kementerian Dalam Negeri kita siap selalu fasilitasi 24 jam," ucapnya.

Di sisi lain, Ribka mengingatkan pentingnya mengoptimalkan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang berpotensi mengurangi alokasi anggaran pada masa mendatang.

"Kalau dari otonomi khusus (Dana Otsus) ada SILPA, kemudian dapat punish lagi, ada pemotongan lagi, kan susah juga nih Pak Gubernur tidak bisa bergerak untuk bantu masyarakat. Sehingga teman-teman SKPD pengampu yang kelola dana otonomi khusus tolong perhatikan waktu," pungkasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, Kasdam XXIV/Mandala Trikora, Kabinda Papua Selatan, perwakilan Dankodaeral XI Merauke, perwakilan Danlanud J.A. Dimara, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, serta para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan Kepala Balai Kementerian PU Wilayah Papua Selatan.