Giliran Pejabat Imigrasi Jakarta Barat Diperiksa Terkait Kasus Silmy Karim

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Perkara ini menjerat Wamen Imipas periode 2024–2026 Silmy Karim.

KPK akan memeriksa sejumlah pejabat Imigrasi dan tenaga outsourcing sebagai saksi. Ada enam saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa.

"Hari ini Kamis KPK menjadwalkan pemeriksaan dalam dugaan TPK Pengurusan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kementerian Imipas," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Kamis (2/7).

Tiga dari enam saksi yang dipanggil oleh KPK pada hari ini adalah pejabat dan mantan pejabat Kantor Imigrasi Khusus (Kanimsus) Jakarta Barat.

Dua di antaranya Merzi Driyasman (MD) selaku Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kanimsus Jakarta Barat, Nisrina Arumdanie (NA) selaku Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kanimsus Jakarta Barat.

Serta Lutfan Pahlevi (LP) yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kanimsus Jakarta Barat periode April–Desember 2025.

Sementara tiga saksi lain yang turut mendapatkan pemanggilan KPK adalah Rifki Aditya Nur Vijri (RAN) selaku tenaga outsourcing pada bidang Inteldakim.

Lalu Wina Nuraini Rachman (WNR) selaku pekerja jasa di Kantor Imigrasi Depok, serta Dewa Made Krisna Gautama (DMK) selaku Kepala Seksi Pengelolaan Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA pada 2–3 Juni 2026. Operasi tersebut merupakan OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Dalam operasi itu, KPK menangkap 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) serta sembilan pihak swasta yang diduga menjadi perantara pengurusan dokumen keimigrasian. Silmy Karim kemudian mendatangi KPK pada 3 Juni 2026 untuk menyerahkan diri.

Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022–2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain Silmy yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, tersangka lainnya adalah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam.

KPK juga menetapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode 2024–2025 sebagai tersangka.

Tersangka lainnya ialah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Para tersangka diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp 145,5 miliar dari praktik tersebut selama periode 2022–2026.