Kemensos: Sekolah Rakyat Wujud Afirmasi Negara untuk Invisible People

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial menyatakan Program Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata afirmasi negara untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlihat atau invisible people yang selama ini terhambat akses pendidikannya akibat faktor sosial-ekonomi keluarga.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan mengatakan kelompok rentan tersebut kini diakomodasi melalui satu ekosistem pendidikan yang terintegrasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait bersama sekolah negeri dan Sekolah Garuda," kata dia seperti dilansir Antara.

Andy memaparkan tiga kata kunci utama yang menjiwai program ini, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau mereka yang selama ini belum tersentuh pembangunan, serta mewujudkan hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin guna menghapus stigma kemiskinan agar anak didik dapat bersaing.

Dalam peta jalan ekspansi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menargetkan pembangunan 100 titik sekolah baru setiap tahun di berbagai wilayah hingga mencapai total 500 titik pada 2029.

Guna memastikan keadilan pendidikan, lanjut Andy, program ini juga mengintegrasikan aspek pemberdayaan ekonomi keluarga siswa melalui penyaluran bantuan sosial serta pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar anak dan orang tua penerima manfaat ikut naik kelas.

"Kemendikdasmen menyusun kurikulum, Kementerian PU membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan. Semuanya bekerja dalam satu ekosistem pendidikan yang utuh bersama sekolah negeri dan Sekolah Garuda untuk mewujudkan target Asta Cita ke-4," ujar Andy.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Dr. R. Alpha Amirrachman, menilai strategi pembagian peran jalur pendidikan ini merupakan langkah keadilan (equity) yang sangat ideal untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa intervensi kebijakan berlapis seperti itu menjadi terobosan krusial untuk menyelamatkan sekitar 3,4 juta anak yang saat ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, Indonesia dapat mempercepat transformasi pendidikan menuju Generasi Emas 2045. Kehadiran berbagai jalur pendidikan tersebut dipastikan tidak akan mengurangi prioritas pemerintah dalam merevitalisasi sekolah negeri secara massal, melainkan justru memperluas jangkauan layanan pendidikan agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal," kata dia.