Polda Metro Jaya Siap Lawan Roy Suryo di Praperadilan

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya memastikan telah menyiapkan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo.

"Yang pertama kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Itu merupakan hak dari seseorang tersangka untuk melakukan gugatan praperadilan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (29/6/2026).

Menurut dia, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya telah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk menghadapi persidangan.

"Saat ini Polda Metro Jaya pasti akan mempersiapkan sebagai termohon di dalam gugatan tersebut. Bidkum Polda Metro Jaya sudah mengumpulkan semua, baik proses secara administrasi maupun materi terkait upaya-upaya paksa yang diajukan dalam praperadilan," ungkap Budi.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tersangka RS sedang mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan terkait tindakan hukum yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Hari ini sudah mulai masuk ke hari pertama persidangan,” kata Iman.

Iman menegaskan seluruh tindakan penyidik dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan sesuai prosedur.

“Kami sebagai aparat penegak hukum tentunya harus taat terhadap hukum formil yang mengatur setiap proses penegakan hukum. Seluruh rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik kami tentunya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun KUHAP,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo meminta hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan seluruh permohonannya, termasuk menyatakan penggeledahan rumah, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi tidak sah, serta melawan hukum.

Permintaan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, saat membacakan permohonan dalam sidang perdana praperadilan, Senin (29/6/2026).

“Mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya,” kata Refly di hadapan majelis hakim.

Dalam petitumnya, Roy meminta hakim menyatakan penggeledahan di kediamannya tidak sah karena dinilai tidak didasarkan pada izin Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

“Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang,” ujar Refly.

Selain mempermasalahkan penggeledahan, Roy juga meminta hakim menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya tidak sah. Pihaknya menilai tindakan penyidik bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam permohonannya, Roy turut meminta hakim menyatakan pelimpahan berkas penyidikan dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak sah dan melawan hukum.

“Menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum,” ujar Refly.

Selain itu, Roy meminta hakim membatalkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang diterbitkan penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga memohon agar pencekalan terhadap dirinya dicabut, jaksa diperintahkan tidak membacakan surat dakwaan sebelum putusan praperadilan dijatuhkan, serta memulihkan harkat, martabat, dan nama baiknya.