Empat Usulan Skema Perlindungan Dokter Muda dari Bullying

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengusulkan skema perlindungan bagi dokter muda untuk mencegah praktik perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan kedokteran dan rumah sakit.

Skema tersebut mencakup sistem pelaporan independen, kebijakan zero tolerance, pendampingan psikologis, hingga penyusunan standar nasional pencegahan perundungan.

"Perlindungan bagi dokter muda tidak boleh berhenti pada slogan atau imbauan. Harus ada sistem yang benar-benar melindungi mereka," ujar Nurhadi saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mewajibkan setiap rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan kedokteran memiliki mekanisme pelaporan yang independen, mudah diakses, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.

Ia menegaskan dokter muda tidak boleh takut melapor hanya karena khawatir nilai akademik atau kariernya terganggu.

Selain itu, dia mendorong diterapkannya kebijakan zero tolerance terhadap seluruh bentuk perundungan, baik verbal, psikologis, maupun penyalahgunaan wewenang.

"Setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui investigasi yang objektif dengan sanksi yang tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran," katanya.

Usulan berikutnya adalah memberikan pendampingan psikologis, perlindungan hukum bila diperlukan, serta akses bagi dokter muda kepada mentor atau pembimbing di luar rantai hierarki tempat mereka bekerja.

Dengan demikian, korban memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan keluhan tanpa tekanan dari lingkungan kerja.

Tak hanya itu, Komisi IX juga mendorong Kementerian Kesehatan, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, organisasi profesi, dan kolegium menyusun standar nasional pencegahan serta penanganan perundungan yang berlaku seragam di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berkala dan tidak hanya muncul ketika kasus perundungan mencuat ke publik.

"Budaya disiplin memang penting dalam pendidikan dokter, tetapi disiplin tidak boleh disamakan dengan intimidasi atau perundungan. Kita harus membangun budaya pendidikan yang tegas, profesional, saling menghormati, dan tetap menjaga kualitas pembentukan kompetensi dokter tanpa mengorbankan martabat peserta didik," ujarnya.