Membedah Pemikiran Kritis Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa hari terakhir, sosok Fatimah Azzahra ramai diperbincangkan. Terutama sejak barisan mahasiswa Universitas Indonesia turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi nasional.

Sosoknya saat berorasi berseliweran di media sosial. Fatimah pun beberapa kali diundang dalam program perbincangan di televisi. Fatimah Adalah Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia.

liputan6.com berbincang dengan Fatimah mengenai keresahan yang disuarakannya. Dia memulai dengan pandangan tentang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Keduanya memiliki visi yang besar dalam membangun Indonesia.

“Namun yang saya rasa absen, justru kepemimpinan atas hal hal programatik,” ujar Fatimah saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (17/6/2026).

Fatimah memandang, sejumlah program pemerintah dipaksakan berjalan di tengah kondisi masyarakat Indonesia hari ini yang lebih membutuhkan kebijakan lain. Sehingga, kondisinya di akar rumput semakin pelik.

“Dalam kondisi saat ini, ketika persoalan yang menyangkut program-program tersebut semakin pelik, saya khawatir ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di posisi tertentu di bawah Presiden dan Wakil Presiden,” jelas Fatimah.

Menurutnya, sumber daya negara terlalu besar dihabiskan untuk agenda yang tujuan dan konsepnya masih tidak konsisten.Sementara di sisi lainnya, terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak. Sesungguhnya, solusi yang telah tersedia untuk beberapa persoalan. Namun tidak dijalankan.

“Bahkan mungkin dikorbankan demi proyek percobaan,” tegas Fatimah.

Fatimah mengambil contoh di sektor kesehatan. BPJS menyatakan berpotensi gagal bayar tahun depan atau Juli 2027 dikarenakan defisit anggaran setiap bulannya. Sektor lain yakni pendidikan, Permasalahan pendidikan dan solusi penanganannya hanya menjadi topik saat kampanye. Implementasinya, jauh panggang dari api.

“Hal ini merupakan persoalan yang urgensi dan tujuan nya bukan hanya jelas, tapi urgensi nya amat tinggi, yang kita harapkan dituntaskan dahulu,” tutur Fatimah.

Dia menilai ada kegamangan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga, implementasinya pun menyisakan banyak persoalan.

“Saya lihat adalah kegamangan pada konsep dan tujuan itu sendiri, kebijakan itu sendiri, dan itu jauh lebih serius,” ucap Fatimah.

Fatimah melihat, kuncinya ada di tangan Presiden Prabowo. Kepala Negara diharapkan mampu merubah pola kebijakan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

“Jika persoalannya terletak pada karakter kepemimpinan mereka sendiri, maka mengganti siapapun yang ada di bawahnya bisa jadi tidak akan menyelesaikan masalah,” ucap Fatimah.