Pemkab Sigi Tetapkan Status Tanggap Darurat Usai Gempa M 6,7

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pascagempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan ribuan warga terdampak dan pemulihan di daerah terdampak gempa.

"Status tanggap darurat bencana berlangsung selama 14 hari terhitung mulai 17 hingga 30 Juni 2026," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Pongi usai rapat Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana Sigi di Kamarora, Rabu (17/6/2026).

Data sementara yang dihimpun Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi mencatat sebanyak 5.300 jiwa atau 1.300 kepala keluarga (KK) terdampak gempa. Selain itu, sebanyak 1.300 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan.

Samuel menjelaskan, sejak hari pertama gempa pada Selasa (16/6/2026), Pemkab Sigi telah membantu proses evakuasi warga. Memasuki hari kedua, fokus penanganan diarahkan pada penyaluran logistik berupa makanan, air bersih, tenda, serta layanan kesehatan bagi korban bencana.

"Kehadiran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lokasi bencana merupakan bukti pemerintah hadir dalam melakukan percepatan pemulihan bencana," ujarnya.

Dia menjelaskan gempa dangkal yang mengguncang Sigi setidaknya memberikan dampak kerusakan di dua kecamatan di kabupaten itu yakni Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki.

Selama masa tanggap darurat, Pemkab Sigi mengerahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dukungan TNI/Polri, Tagana, dan berbagai unsur relawan untuk mempercepat penanganan kedaruratan.

"Kami berupaya memberikan pelayanan prima kepada warga terdampak. Pemerintah daerah juga telah mendirikan posko induk, posko kesehatan maupun dapur umum untuk melayani kebutuhan masyarakat," ucap Samuel yang juga Ketua Satgas Tanggap Darurat Bencana Sigi.

Meski pemerintah telah menyiapkan posko pengungsian, sebagian warga memilih bertahan di sekitar rumah mereka dengan mendirikan tenda darurat.

"Alasan warga tidak mau mengisi posko pengungsian karena mereka menjaga harta benda, sehingga lebih memilih tidur di tenda darurat," tuturnya, dikutip dari Antara.

Saat ini, tim di lapangan masih terus melakukan pendataan warga terdampak. Pendataan tersebut dilakukan bersamaan dengan asesmen kerusakan rumah bersama tim dari Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).

"Kami berterima kasih gerak cepat relawan membantu warga terdampak, terutama dalam memberikan layanan dasar. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut hingga nanti situasi benar-benar pulih," kata dia.