Kejagung Gandeng BPKP Bongkar Kejanggalan Pengadaan di BGN

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menelusuri seluruh proses pengadaan di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini dilakukan di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjerat lima tersangka.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pengadaan yang berkaitan dengan program MBG. Untuk itu, Kejagung bekerja sama dengan BPKP guna menilai kewajaran setiap proses pengadaan yang telah dilakukan.

"Semua, pengadaan semua lah kita lagi teliti. Nah, kita kerja sama kan dengan BPKP ini. Nanti kita lihat kewajaran-kewajarannya. Semua kita buka lah," kata Febrie di Kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).

Menurut Febrie, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan tujuan awal program MBG tetap terjaga. Program itu dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak agar dapat mengikuti proses belajar dengan lebih baik.

Selain berdampak pada perbaikan gizi, MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak pemasok bahan baku dari kalangan petani dan pelaku usaha lokal.

Namun, dia menegaskan seluruh proses pengadaan harus berjalan sesuai prosedur agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kita dorong bagaimana tujuan baik MBG ini bisa kita pastikan berhasil. Kalian jaga juga nih yang baru bagaimana bisa berjalan sesuai harapan, itu kan anak, anak-anak bangsa ini," ucapnya.

Sementara itu, Kejagung hingga kini telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri yang merupakan orang kepercayaan Sony, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.

Direktur Penyidikan Kejagung, Syarief Sulaeman Nadhi mengungkapkan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, program MBG seharusnya dikelola yayasan yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun, sejumlah SPPG diduga ditunjuk karena memiliki hubungan dengan petinggi BGN.

Tak hanya itu, yayasan yang ditunjuk juga disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG, tetapi tetap mendapatkan kesempatan mengelola program yang dibiayai anggaran negara tersebut.

Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam berbagai pengadaan barang penunjang MBG.

Barang yang diduga mengalami mark up antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Seluruh pengadaan tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan yang masih terus didalami Kejagung untuk mengungkap potensi kerugian negara dalam program MBG.