Demo BEM UI dan Suara Kekecewaan Mahasiswa

Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah bertolak menuju Jakarta yang sebelumnya berkumpul di lapangan FISIP UI. Nantinya, BEM UI akan bergabung dengan perwakilan mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Jabodetabek.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, BEM UI kembali turun untuk melakukan aksi lanjutan terhadap Pemerintah. Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah membuat ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, namun di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah.

"Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Pemerintah sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ujar Athof, Jumat (12/6/2026).

Dia menjelaskan, aksi BEM UI memprotes kebijakan pemerintah bukan persoalan perbedaan politik. Menurut Athof, aksi BEM UI merupakan murni perjuangan untuk membela rakyat yang selama ini masih dirugikan dengan kebijakan pemerintah.

"Kami sudah memberikan kesempatan dan waktu, sudah terlalu lama dan kritik lewat data sudah disampaikan dan selalu diabaikan," ucap dia.

Menurut Athof, BEM UI turut menyoroti kebijakan pajak UMKM melalui PP 20/2026 yang seakan mencekik rakyat. Namun pada sisi lain, Pemerintah membatalkan royalti mineral dan batubara (minerba) untuk oligarki.

"Saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program yang tak jelas hasilnya," ucap dia.

BEM UI turut menyoroti adanya pergerakan militerisme yang mulai masuk ke dalam perguruan tinggi. Athof memandang, perguruan tinggi merupakan ruang berpikir bebas untuk memperhatikan sejumlah kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

"Saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya," terang Athof.

"Kontrak sosial antara negara dan rakyat itu yang sedang dirobek, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Semua itu lah yang membuat kami harus turun ke jalan," sambung Athof.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan merespons wacana aksi demonstrasi besar-besaran pada Juli 2026 yang belakangan ramai diperbincangkan.

Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM SI Kerakyatan, Kaleb Otniel Aritonang, mengatakan organisasinya masih melakukan kajian terkait berbagai isu yang berkembang sebelum menentukan sikap.

"Kalau dari kita sebenarnya masih dalam tahap pengkajian karena memang banyak narasi dan apa ya, narasi-narasi kontraproduktif yang memang sudah apa ya, sudah tersebar di dalam masyarakat," ungkap Kaleb saat dihubungi Liputan6.com, dikutip Jumat (12/6/2026).

Menurut Kaleb, setiap aksi demonstrasi, terlebih yang dilakukan oleh mahasiswa, harus didahului kajian yang komprehensif. Sebagai kalangan akademisi, proses kajian dan konsolidasi menjadi dua hal penting yang harus dilakukan sebelum mengambil langkah aksi.

Ia mengungkapkan, BEM SI Kerakyatan saat ini juga tengah menggelar konsolidasi nasional di Bandung. Hasil konsolidasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah gerakan organisasi ke depan.

"Kita masih melihat bahwasanya apa ya, pemurnian gerakan yang ada di BEM SI Kerakyatan betul-betul harus secara akademis dikaji dan memang perlu (diperhatikan) harus kalau misalkan nanti bergerak atas nama BEM SI Kerakyatan,” kata dia.

Kaleb menegaskan mahasiswa tidak boleh bersikap reaksioner dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, setiap persoalan harus dilihat secara menyeluruh dari berbagai perspektif sebelum menentukan sikap.

Karena itu, ia memastikan setiap langkah yang diambil BEM SI Kerakyatan akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.