Mendagri Ungkap Solusi Baru Batas Belanja Pegawai Daerah 30 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Pertemuan ini membahas sinkronisasi kebijakan terkait penataan aparatur pemerintah daerah dan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi II DPR RI, khususnya untuk memastikan kebijakan belanja pegawai daerah selaras dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan organisasi pemerintah. Selain itu, pembahasan juga menyoroti kepastian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di seluruh Indonesia.

Usai pertemuan, Tito menyampaikan apresiasi karena rapat berlangsung produktif dan menghasilkan sejumlah solusi atas dinamika yang terjadi di daerah. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kekhawatiran pemerintah daerah terkait penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan tersebut sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 2027. Namun, dalam rapat disepakati adanya masa transisi yang akan diatur melalui revisi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Men-PAN dan juga kepada Pak Menteri Keuangan yang rapat tadi sangat produktif dan solutif,” ujar Tito.

Dia menjelaskan, melalui mekanisme tersebut, aturan terbaru dalam Undang-Undang APBN akan menjadi dasar penguatan kebijakan sehingga pemerintah daerah tidak perlu khawatir dalam implementasinya. Tito juga menegaskan prinsip hukum yang digunakan dalam penyesuaian aturan tersebut.

“Kita menggunakan Undang-Undang APBN itu setara dengan Undang-Undang HKPD. Nah, kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori. Undang-Undang yang terakhir mengalahkan undang-undang sebelumnya. Itu artinya kepala daerah enggak usah khawatir lagi. Tenang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tito menyebut daerah dengan belanja pegawai di atas 30 persen berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja program masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan menyiapkan skema penguatan ekonomi daerah melalui pelibatan sektor usaha lokal agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Jadi ini juga akan menenangkan masyarakat, artinya meskipun belanja pegawai tinggi, tapi kegiatan belanja program untuk masyarakat tetap jalan, di-backup oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dan belanja publik, sekaligus mendorong perekonomian daerah tetap bergerak.