HUT DKI, Pramono Sebut Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59%

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut perekonomian Jakarta tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian global yang dipicu eskalasi geopolitik internasional.

Menurut dia, di tengah situasi yang tidak mudah tersebut, ekonomi Jakarta tetap tumbuh 5,59 persen dengan realisasi investasi mencapai Rp 270 triliun pada triwulan pertama 2026.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

“Realisasi investasi mencapai Rp 270 triliun pada triwulan pertama 2026. Perekonomian Jakarta tumbuh 5,59 persen dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional,” kata Pramono.

Pramono menuturkan Jakarta mampu menjaga stabilitas ekonomi dan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Sepanjang 2025, inflasi Jakarta juga tercatat terkendali pada level 2,45 persen.

“Namun demikian, inflasi Jakarta tetap terkendali di angka 2,45 persen sepanjang tahun 2025,” ujarnya.

Pramono mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga efektivitas anggaran serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas.

“Berbagai upaya efisiensi dan penajaman program prioritas dilakukan sebagai langkah strategis menghadapi situasi yang berkembang dengan tetap mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menjangkau 707.477 pelajar serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 15.825 mahasiswa.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan program pemutihan ijazah dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya.

Sementara di sektor kesehatan, layanan Pasukan Putih terus disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan berbasis home service kepada warga yang sakit maupun warga dengan keterbatasan mobilitas.