Pramono Anung Prioritaskan Penanganan RW Kumuh di 2 Wilayah Ini

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal memprioritaskan penanganan wilayah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada 2026.

Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan kondisi lapangan, terutama tingkat kepadatan penduduk dan kompleksitas persoalan lingkungan.

“Dengan ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Ia menyampaikan, wilayah Jakarta Barat menjadi salah satu fokus utama karena memiliki sebaran kawasan kumuh yang cukup luas di tingkat kelurahan.

“Di Barat paling banyak dan itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” jelas dia.

Kebijakan prioritas ini merupakan bagian dari upaya lanjutan Pemprov DKI  untuk menekan jumlah RW kumuh di Jakarta.

Berdasarkan data terbaru hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta tercatat menurun signifikan.

Sementara, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW masih teridentifikasi sebagai kawasan kumuh berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026.

“Dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan tahun 2025 dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026 maka yang teridentifikasi sebagai RW Kumuh adalah 211 RW Kumuh,” kata Amalia.

Menurutya, angka tersebut diperoleh melalui metode pendataan yang mengombinasikan survei lapangan dan teknologi citra satelit untuk meningkatkan akurasi.

“Dengan demikian hasil dari pendataan RW Kumuh yang kami hadirkan untuk Pak Gubernur DKI Jakarta itu akan lebih akurat karena menggunakan perkembangan teknologi terkini,” ucapnya.

Lebih lanjut, BPS dan Pemprov DKI juga akan melanjutkan kerja sama untuk memperdalam verifikasi data, termasuk terhadap ribuan RW di Jakarta yang sebelumnya tidak tergolong kumuh.

“Ada 1.904 RW yang kemudian akan kami overlay dengan hasil citra satelit untuk memastikan mana-mana RW yang juga masih perlu untuk dilakukan verifikasi,” tutur Amalia.

Amalia menyebut, penentuan status RW kumuh dilakukan melalui pengukuran di tingkat rukun tetangga (RT) dengan 11 indikator utama yang mencerminkan kondisi hunian dan lingkungan.

“Kriteria dari RT kumuh itu ada 11. Pertama adalah kepadatan penduduk, kedua kepadatan bangunan, ketiga konstruksi bangunan tempat tinggal, kemudian empat kondisi ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal, kelima tempat buang air besar, keenam cara membuang sampah,” kata Amalia.

“Ketujuh, frekuensi pengangkutan sampah, kedelapan keadaan saluran air, kesembilan keadaan jalan lingkungan, kesepuluh penerangan jalan umum, dan kesebelas tata letak bangunan,” lanjutnya.

Ia berujar bahwa indikator tersebut menunjukkan kekumuhan tidak semata dilihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi.