Yusril Serahkan 50 Rekomendasi Hukum dan HAM ke Kementerian

Langkah ini bertujuan memastikan aspek hukum dan HAM menjadi perhatian utama dalam program kerja pemerintah.

oleh Uliyanti MayhaniDiterbitkan 17 November 2026, 18:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan perkembangan penyelidikan menunjukkan adanya indikasi hubungan antara aktivitas penyadapan dan dugaan makar. (Liputan6.com/Uliyanti Mayhani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) 2027 kepada 50 kementerian dan lembaga.

Jumlah tersebut bertambah dibandingkan tahun lalu, ketika rekomendasi serupa diberikan kepada 39 kementerian dan lembaga.

Yusril menjelaskan, rekomendasi itu dimaksudkan agar aspek hukum dan HAM turut menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja setiap instansi. Pasalnya, kedua urusan tersebut bersinggungan dengan hampir seluruh bidang pemerintahan.

"Karena masalah hukum menyangkut semua kementerian, masalah HAM juga menyangkut semua kementerian dan lembaga," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Dia mencontohkan, pemenuhan hak atas kesehatan tidak terlepas dari peran Kementerian Kesehatan. Demikian pula jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama.

Untuk memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, Kemenko Kumham Imipas juga menghimpun laporan pelaksanaan dari setiap kementerian dan lembaga secara berkala setiap tahun.

Tak hanya itu, Yusril menyebut pihaknya mendapat mandat mengoordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Meski demikian, kewenangan penegakan hukumnya tetap berada pada lembaga terkait.

"Bukan kami mau tangani langsung tapi hanya melakukan pengkoordinasian karena memang tugas-tugas untuk melakukan penyelidikan ada pada Komnas HAM, tugas melakukan penyidikan ada pada Kejaksaan Agung," ujar Yusril.

Dengan demikian, Kemenko Kumham Imipas berperan menyelaraskan langkah antarlembaga agar penanganan persoalan hukum dan HAM dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya