Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) merespons julukan "Kota Autopilot" yang ramai diperbincangkan di ruang digital. Istilah tersebut merupakan sindiran terhadap perkembangan Tangsel yang dinilai lebih banyak didorong oleh aktivitas dan investasi sektor swasta dibandingkan peran pemerintah daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, menegaskan roda pemerintahan di wilayahnya tetap berjalan melalui sistem perencanaan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, hingga pengawasan.
Advertisement
Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan secara otomatis, melainkan memiliki mekanisme yang diatur melalui perundang-undangan.
"Pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem. Ada proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, hingga pengawasan. Keberlanjutan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan, adalah kewajiban mutlak yang tidak boleh terganggu," ujar Asep di Balai Kota Tangsel, Selasa, 10 November 2026.
Meski demikian, Asep mengakui Tangsel sebagai kota urban yang berkembang pesat masih menghadapi sejumlah persoalan. Pemkot, kata dia, tidak menganggap seluruh persoalan perkotaan telah terselesaikan.
Dia menilai hal yang lebih penting adalah memastikan berbagai persoalan warga mendapat penanganan dan hasil kerja pemerintah dapat dievaluasi secara terbuka.
"Kami tidak menutup mata dan tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai. Yang terpenting bagi kami bukan memperdebatkan istilah 'autopilot', melainkan memastikan persoalan warga ditangani dan hasil kerjanya dapat dievaluasi secara terbuka," katanya.
Asep menambahkan, Pemkot Tangsel terbuka terhadap pengawasan, termasuk terkait pengelolaan anggaran dan kritik masyarakat. Pemerintah daerah juga mengajak warga, akademisi, serta komunitas untuk terlibat dalam pembangunan kota.
Pengamat Nilai Pemkot Tetap Punya Peran
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai julukan Kota Autopilot tidak menggambarkan peran pemerintah daerah dalam mengelola perkembangan Tangsel.
Menurut dia, meskipun ekspansi sektor swasta dan pengembang properti turut mendorong pertumbuhan kota, pemerintah tetap memiliki fungsi regulasi untuk mengawal pembangunan agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
"Sebutan Kota Autopilot itu tidak berdasar. Justru di tengah pesatnya perkembangan kota, Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali," kata Yanuar.
Dia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kawasan permukiman eksklusif atau gated communities dengan permukiman warga yang telah lebih dahulu berkembang.
Peran tersebut, menurut Yanuar, dapat diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur dasar, evaluasi transportasi publik, serta percepatan penyerahan fasilitas umum (fasum) dari pengembang kepada pemerintah daerah.