Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan langkah untuk memetakan dan menyelesaikan berbagai persoalan di Ibu Kota. Mulai November 2026, ia berencana menggelar rapat langsung di 44 kecamatan untuk mendengarkan dan membahas persoalan yang dihadapi masing-masing wilayah.
Dalam rapat tersebut, Pramono akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wali kota, dan bupati agar setiap persoalan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusinya. Langkah ini dilakukan agar dirinya tidak hanya menerima laporan dari jajaran pemerintah, tetapi juga mengetahui kondisi dan permasalahan di lapangan.
Advertisement
“Jadi mulai bulan depan ini, bulan November, saya akan mengadakan rapat di kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta. Nanti ada 44 kecamatan, mereka yang menjadi tuan rumah, rapatnya di kecamatan yang dipimpin secara langsung oleh Gubernur dan Pak Sekda,” kata Pramono di Hotel Pullman, Jumat (30/10/26).
Menurut Pramono, berbagai persoalan yang dihadapi Jakarta berawal dari tingkat kecamatan.
“Apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah, apa yang harus diputuskan, kita gali, kita dalami bersama-sama. Karena saya meyakini dengan cara ini agar saya sebagai gubernur tidak hanya mendapatkan laporan yang baik-baik saja,” sambung Pramono.
Persoalan Serius
Pramono mengatakan, dua hari sebelumnya, dia secara khusus mengunjungi kawasan Tanah Merah yang berbatasan langsung dengan depo Pertamina.
Ia menilai Tanah Merah merupakan salah satu contoh persoalan serius yang perlu segera dibenahi. Sebagai langkah awal, Pramono memutuskan mengganti nama kawasan tersebut dari ‘Tanah Merah’ menjadi ‘Tanah Harapan’.
“Dengan perubahan itu, Pergubnya saya keluarkan, ditata ulang dari awal, semua fasilitas kita berikan termasuk memberikan KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), bantuan BOTI (Bantuan Operasional Tempat Ibadah) dan sebagainya,” ujar Pramono.
Ia menegaskan, rencana pembenahan wilayah akan mulai dimatangkan pada bulan depan.
“Mudah-mudahan mulai minggu depan ini kita akan mulai dan saya minta untuk paling lama 3–4 bulan harus sudah selesai di 44 kecamatan. Dengan demikian potret persoalan-persoalan di bawah itu betul-betul kita bisa pahami,” pungkas Pramono.