Liputan6.com, Jakarta - Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan program 100 hari pertama yang akan dijalankannya jika mendapat amanah memimpin Polri.
Suyudi membagi program tersebut dalam tiga tahap. Hari pertama hingga ke-30 digunakan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di tubuh Polri.
Advertisement
“Mulai dari hari pertama sampai 30, mengetahui keadaan sebenarnya, menetapkan komando perubahan, membangun baseline, memeriksa penerimaan laporan, respons 110, tunggakan atau perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres-Polsek, serta memetakan kejahatan berdampak tinggi,” kata Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR, Kamis (1/10/2026).
Ia juga akan memetakan temuan dugaan tindak pidana sebagai bagian dari tahap awal tersebut.
Memasuki hari ke-31 hingga ke-60, Suyudi akan menguji perbaikan yang telah dilakukan. Sedangkan hari ke-61 hingga ke-100 digunakan untuk melihat hasil dan memperbaiki kegagalan.
“Begitu juga temuan dugaan tindak pidana. Kemudian hari ke-31 sampai ke-60, yaitu menguji perbaikan. Hari ke-61 ke-100 memperlihatkan hasil dan mengoreksi kegagalan,” ujarnya.
Suyudi juga menyiapkan sejumlah quick win dalam 100 hari pertama. Program itu mencakup keamanan ruang publik, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, pemberantasan judi daring dan penipuan digital, hingga perbaikan pelayanan kepolisian.
“Quick win 100 hari: mulai dari ruang publik aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, bersih judi daring dan penipuan digital, 110 respons cepat dan SPKT ramah korban, perkara terlacak SP2HP pasti, bersih ke dalam, Polres kuat, Polsek tangguh, KUHP-KUHAP siap, dan scientific investigation,” paparnya.
Menurut Suyudi, 100 hari pertama tidak boleh hanya diisi dengan pengumuman program.
“100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program. 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah,” tegasnya.
Perubahan
Ia menegaskan perubahan Polri harus dimulai dari pimpinan, bukan hanya dengan meminta anggota melakukan perubahan.
“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” kata Suyudi.
Suyudi mengatakan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan yang dihadapi anggota dan masyarakat.
“Saya akan turun ke lapangan bukan untuk cari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan target pekerjaan tidak boleh menjadi alasan anggota melakukan pelanggaran hukum.
“Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang,” tandasnya.