Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan bukan milik seseorang selamanya mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa.
Saan memilih menghormati pernyataan AHY sebagai sikap politik Partai Demokrat. Namun, dia mengingatkan partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran agar menjaga komunikasi politik supaya tidak memunculkan tafsir berbeda di internal koalisi.
Advertisement
“Sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Saan, situasi saat ini justru membutuhkan kebersamaan dan stabilitas politik. Pemerintah masih harus menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
Karena itu, dia berharap partai-partai koalisi tetap satu langkah dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan program prioritas dan kebijakan strategis.
“Saya harap bahwa semua partai politik, khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, memiliki sikap yang sama untuk sama-sama mengawal pemerintahan hari ini di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo,” ujarnya.
“Untuk sama-sama menyukseskan apa yang menjadi program dan kebijakan prioritas maupun kebijakan-kebijakan strategis,” lanjutnya.
Saan juga menilai pernyataan AHY bisa dibaca dengan beragam tafsir. Menurutnya, perbedaan penafsiran sebenarnya hal yang biasa dalam politik.
Yang perlu dijaga adalah jangan sampai perbedaan tafsir tersebut membuat suasana internal koalisi menjadi tidak kondusif.
“Semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi,” katanya.
Dia berharap pernyataan para pimpinan partai justru membuat tafsir di antara anggota koalisi menjadi sama, bukan sebaliknya.
“Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda, yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi,” sambung Saan.
Saat ditanya apakah pernyataan AHY telah mengganggu kekompakan koalisi, Saan tidak memberikan penilaian langsung. Dia menyerahkan hal tersebut kepada masing-masing partai.
Bagi NasDem, yang terpenting saat ini adalah menjaga koalisi tetap solid dan memiliki komitmen yang sama dalam mengawal pemerintahan Prabowo.
“Setidaknya NasDem berharap bahwa koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap punya komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo ini, program-programnya, kebijakan-kebijakannya bisa terealisasi dengan baik,” tutur Saan.
AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa jajaran TNI-Polri harus bersikap netral dan profesional tanpa masuk ke politik praktis, khususnya ketika proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini tidak terlepas dari gerakan Reformasi 1998 yang diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang sehat.
"Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik," kata AHY dalam sambutan pidato politik Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
AHY menegaskan pentingnya menjaga amanah reformasi dengan memastikan seluruh alat dan aparatur negara berdiri di atas kepentingan semua golongan.
Dia meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan aparatur negara lainnya tetap profesional serta netral, termasuk dalam setiap pelaksanaan pemilu.
"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata dia.
AHY juga menegaskan fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik praktis. Dia juga meminta agar seluruh peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil serta menghormati hasil pemilu sebagai bentuk mandat rakyat.
Menurutnya, pemilu adalah milik rakyat sehingga tidak boleh dihalang-halangi oleh siapa pun. Rakyat berhak untuk memilih maupun dipilih.
"Siapa pun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapa pun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat," kata dia.
AHY menyinggung kader Demokrat untuk meneladani pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam proses pergantian kekuasaan.
Menurutnya, proses tersebut berjalan secara demokratis dan damai setelah dua periode pemerintahan. Dia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas dia.