Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra meminta seluruh partai politik yang tergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tetap fokus menjalankan amanah rakyat dan tidak larut dalam pembahasan kontestasi Pemilu 2029.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan partainya menghormati sikap politik setiap partai, termasuk jika ada yang mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi mendatang.
Advertisement
“Kami dari Partai Gerindra betul-betul konsen untuk bagaimana program-program prioritas Presiden Prabowo bisa dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” kata Bahtra kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Bahtra menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya.
Wakil Ketua Komisi II itu menilai setiap partai memiliki kebebasan menentukan langkah politiknya. Namun, menurut dia, fokus Gerindra saat ini tetap mengawal program prioritas Prabowo.
“Setiap partai punya kemerdekaan masing-masing ya dan tentu kami juga tidak bisa menghalangi partai siapa pun itu,” ujarnya.
Ia mengingatkan Pemilu 2029 masih jauh. Menurut Bahtra, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kerja nyata pemerintah, terlebih berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari persoalan dalam negeri hingga bencana di sejumlah daerah.
“Kita harus terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso juga meminta seluruh elemen bangsa menjaga soliditas dan bersama-sama mencari solusi atas persoalan masyarakat.
Ia secara khusus mengingatkan Demokrat yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan untuk fokus menuntaskan tugasnya.
“Saya berharap setiap kita fokus saja menuntaskan kerja-kerja kita yang diamanahkan kepada kita, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kalau terkait dengan pemilu kan masih lama,” ujar Sugiat.
Menurut Sugiat, Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan kader agar menjalankan amanah rakyat sebaik mungkin. Karena itu, urusan elektoral dinilai belum menjadi prioritas.
“Pak Prabowo sendiri kan di internal Gerindra tidak pernah membahas apa pun terkait dengan pemilu. Kami masih fokus mengawal program-program strategis Pak Prabowo supaya bisa tereksekusi dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sugiat juga menilai munculnya pernyataan politik terkait Pilpres 2029 belum mengganggu soliditas koalisi pemerintahan. Ia menyebut komunikasi antarpimpinan partai masih berjalan solid dan hangat.
Menurutnya, konsolidasi politik yang dibangun Prabowo perlu diwujudkan melalui kerja nyata di kabinet, DPR, hingga pemerintahan daerah.
“Saya pikir koalisi pemerintah, bukan hanya di koalisi pemerintahan sebetulnya, dengan PDIP di luar pemerintah saja kita membangun komunikasi yang sangat hangatlah untuk bagaimana bersama-sama bekerja untuk persoalan-persoalan kebangsaan,” tuturnya.
AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa jajaran TNI-Polri harus bersikap netral dan profesional tanpa masuk ke politik praktis, khususnya ketika proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini tidak terlepas dari gerakan Reformasi 1998 yang diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang sehat.
"Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik," kata AHY dalam sambutan pidato politik Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
AHY menegaskan pentingnya menjaga amanah reformasi dengan memastikan seluruh alat dan aparatur negara berdiri di atas kepentingan semua golongan.
Dia meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan aparatur negara lainnya tetap profesional serta netral, termasuk dalam setiap pelaksanaan pemilu.
"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata dia.
AHY juga menegaskan fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik praktis. Dia juga meminta agar seluruh peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil serta menghormati hasil pemilu sebagai bentuk mandat rakyat.
Menurutnya, pemilu adalah milik rakyat sehingga tidak boleh dihalang-halangi oleh siapa pun. Rakyat berhak untuk memilih maupun dipilih.
"Siapa pun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapa pun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat," kata dia.
AHY menyinggung kader Demokrat untuk meneladani pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam proses pergantian kekuasaan.
Menurutnya, proses tersebut berjalan secara demokratis dan damai setelah dua periode pemerintahan. Dia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas dia.