Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan perkembangan penanganan empat bencana besar yang terjadi secara bersamaan di Indonesia dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin, 7 September 2026.
Keempat bencana tersebut adalah gempa bumi Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi prioritas, serta progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatra.
Advertisement
Aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat dengan status dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak 2 Juli 2026. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan tim pendahulu untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
"Tadi kami sudah melakukan video konferensi dengan Kepala BPBD. Semuanya melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan," ujar Suharyanto.
Wilayah terdampak meliputi tiga kabupaten dan 15 kecamatan, dengan paparan abu vulkanik dirasakan hingga DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.
"Hingga saat ini belum ada satu pun pemerintah kabupaten maupun provinsi terdampak yang menetapkan status kedaruratan," kata Suharyanto.
Namun, ketiadaan status kedaruratan daerah tidak menghambat pemerintah pusat memberikan bantuan.
"Kami juga terus berkomunikasi menit demi menit dengan Kepala BMKG, serta mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden," ujarnya.
Dampak erupsi cukup signifikan terhadap penerbangan. Sebanyak delapan bandara terpaksa berhenti beroperasi, termasuk Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Abu vulkanik juga mengganggu aktivitas masyarakat, sekolah, dan nelayan, dengan dampak kesehatan berupa iritasi mata, gangguan pernapasan, dan iritasi kulit.
BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid untuk membantu meluruhkan abu vulkanik. "Pesawat beroperasi dari Pondok Cabe dan dilaksanakan sampai malam hari," kata Suharyanto.
OMC Hybrid menggunakan dua teknik. Saat tersedia awan, dilakukan stimulasi hujan, sedangkan ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist untuk mengurai dan mengikat partikel abu serta polutan berbahaya.
"Diharapkan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak hari ini hingga nanti malam dapat membantu mempercepat peluruhan abu vulkanik," ujarnya.
BNPB, menurut Suharyanto, telah memindahkan pesawat OMC dari Kalimantan ke Semarang sebagai alternatif. "Hari ini, Alhamdulillah, sudah bisa karena Kertajati di Majalengka sudah terbuka. Jadi kita mungkin nanti dari situ," kata Suharyanto.
Gempa NTT
Kepala BNPB Suharyanto juga melaporkan bahwa gempa berkekuatan M7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada pertengahan Agustus lalu kini mulai menunjukkan tren penurunan aktivitas. BMKG mencatat hingga 7 September 2026 telah terjadi 13.156 kali gempa susulan, dengan magnitudo terbesar 6,2. Frekuensi gempa susulan dilaporkan menurun setiap minggunya.
Dampak yang tercatat meliputi 48 jiwa meninggal dunia, 1.752 orang luka-luka, 72.864 jiwa masih mengungsi, 98.986 unit rumah rusak, dan 3.266 unit fasilitas umum rusak. Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan, namun jumlah pengungsi mulai menurun seiring banyaknya warga yang kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan perbaikan.
Distribusi logistik mencapai 2.142 ton dengan tingkat distribusi 98,39 persen. Sebanyak 115 sortie pesawat dan dua kapal dikerahkan. Per hari ini, Posko Dukungan Logistik Nasional di Bandara Halim telah ditutup dan bantuan selanjutnya dialihkan ke Gudang Logistik BNPB di Jatiasih, Kota Bekasi.
Pemulihan layanan dasar berjalan cepat. Jaringan listrik dan telekomunikasi pulih 100 persen, seluruh 56 SPBU di Pulau Flores kembali beroperasi, dan rumah sakit lapangan telah berdiri.
"Kami juga mendirikan tenda darurat sebagai sekolah sementara sehingga tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah," demikian paparan Kepala BNPB.
BNPB saat ini fokus pada verifikasi data kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp 15 juta, rumah rusak sedang Rp 30 juta, sementara untuk rumah rusak berat akan dibangun hunian sementara atau diberikan Dana Tunggu Hunian sebelum dibangunkan rumah baru tipe 36.
Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan besar. Per 6 September 2026, total lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare, dan 939,45 hektare di antaranya masih belum padam. Rinciannya, Kalimantan Barat 97,8 hektare, Riau 283,35 hektare, Kalimantan Selatan 116,3 hektare, Kalimantan Tengah 91,3 hektare, Sumatra Selatan 341,7 hektare, dan Jambi 9 hektare.
Operasi pemadaman di enam provinsi prioritas melibatkan 43.481 personel gabungan dari BNPB, BPBD, TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan relawan. Sebanyak 55 unit armada udara diterjunkan, terdiri atas 19 helikopter patroli/pesawat OMC dan 36 helikopter water bombing. Tiga unit helikopter Chinook tambahan dari Kementerian Pertahanan direncanakan datang pada 10 September 2026.
Penanganan di enam provinsi prioritas mendapat porsi sumber daya terbesar, mengingat luasnya area kebakaran dan dampaknya yang masif terhadap kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dukungan logistik, personel, dan armada udara terus diprioritaskan ke wilayah-wilayah tersebut berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, kebakaran juga terjadi di luar enam provinsi prioritas. Untuk kebakaran di IKN, Kalimantan Timur, yang mencapai 458 hektare, pemadaman dilakukan melalui operasi darat terpadu oleh 324 personel dari OIKN, BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, dan unsur lainnya, serta didukung satu unit helikopter water bombing dan OMC. Di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, seluas 223,5 hektare, pemadaman dilakukan oleh 30 personel satgas darat gabungan dan dibantu pengerahan satu unit helikopter.
Untuk kebakaran di TPA Putri Cempo, Kota Surakarta, seluas 4,6 hektare, operasi melibatkan 350 personel satgas darat gabungan yang dibantu OMC dan satu helikopter water bombing. Di kawasan Gunung Ijen dan Gunung Butak, Jawa Timur, dengan total luas 19 hektare, operasi pemadaman dilakukan oleh 2.040 personel satgas darat dengan dukungan tiga unit helikopter water bombing.
Kepala BNPB mengakui bahwa penanganan karhutla menghadapi sejumlah kendala. "Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca, dan ketersediaan sumber air," ujar Suharyanto. Ia menjelaskan bahwa pada lahan gambut, api bisa bertahan di bawah permukaan sehingga petugas harus melakukan pendinginan dan pemantauan lebih lanjut.
"Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering, dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot. Jadi prosesnya memang tidak selalu sekali padam langsung selesai," jelasnya.
Meski demikian, Suharyanto meyakini penanganan terus menunjukkan kemajuan. Ia menegaskan bahwa tumpuan utama tetap berada pada Satgas Darat dalam operasi penanganan karhutla.
Pemulihan Sumatra
Pemerintah terus mengejar target pemulihan pascabencana gempa yang melanda Aceh dan Sumatra pada tahun lalu. Progres transfer bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang di tiga provinsi—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—per 6 September 2026 mencapai Rp 703.017.000.000. Rinciannya, Aceh Rp 621,21 miliar, Sumatra Utara Rp 62,03 miliar, dan Sumatra Barat Rp 19,77 miliar.
Realisasi belanja masyarakat telah mencapai Rp 505,61 miliar, dengan progres perbaikan rumah yang terlihat signifikan di berbagai kabupaten seperti Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Kota Binjai, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Agam.
Untuk pembangunan hunian tetap (huntap), dari 27.809 unit usulan, sebanyak 14.897 unit telah direviu dan siap dibangun. Total huntap yang sudah dalam proses pembangunan mencapai 1.055 unit, dengan rincian 841 unit telah selesai dan 214 unit sedang dalam pengerjaan.