Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berubah. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bahkan menegaskan partainya akan terus bersama Prabowo.
Hal itu disampaikan Yandri saat ditanya mengenai pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya.
Advertisement
Yandri enggan menafsirkan maksud pernyataan AHY tersebut. Menurut dia, penjelasan mengenai pidato itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada AHY.
“Ah, tanya AHY. AHY jangan, saya kan bukan penerjemah AHY,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Ketika kembali ditanya mengenai pandangannya sebagai politikus PAN, Yandri tetap meminta agar maksud pernyataan tersebut dikonfirmasi kepada AHY.
“Kita hormati dan detailnya tanya Pak AHY aja,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya mengenai sikap PAN terhadap Prabowo, Yandri memberikan jawaban tegas. Ia menyebut PAN sudah tiga kali mendukung Prabowo dan memastikan dukungan tersebut terus berlanjut.
“Oh, selalu kita. Tiga kali mendukung. Ini dah menang, masa enggak dukung. Dukung terus. Hidup mati bersama Pak Prabowo,” tegas Yandri.
AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa jajaran TNI-Polri harus bersikap netral dan profesional tanpa masuk ke politik praktis, khususnya ketika proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini tidak terlepas dari gerakan Reformasi 1998 yang diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang sehat.
"Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik," kata AHY dalam sambutan pidato politik Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
AHY menegaskan pentingnya menjaga amanah reformasi dengan memastikan seluruh alat dan aparatur negara berdiri di atas kepentingan semua golongan.
Dia meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan aparatur negara lainnya tetap profesional serta netral, termasuk dalam setiap pelaksanaan pemilu.
"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata dia.
AHY juga menegaskan fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik praktis. Dia juga meminta agar seluruh peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil serta menghormati hasil pemilu sebagai bentuk mandat rakyat.
Menurutnya, pemilu adalah milik rakyat sehingga tidak boleh dihalang-halangi oleh siapa pun. Rakyat berhak untuk memilih maupun dipilih.
"Siapa pun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapa pun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat," kata dia.
AHY menyinggung kader Demokrat untuk meneladani pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam proses pergantian kekuasaan.
Menurutnya, proses tersebut berjalan secara demokratis dan damai setelah dua periode pemerintahan. Dia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas dia.