Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya berkomitmen penuh mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset.
"Komitmen PDI Perjuangan tidak diragukan lagi, termasuk di dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset," kata Hasto di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Advertisement
Menurut dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan undang-undang, tetapi juga membutuhkan ketegasan pemimpin nasional, aparat penegak hukum, serta penguatan supremasi hukum.
"Pemberantasan korupsi itu merupakan satu kesatuan komitmen yang memerlukan dari aspek leadership-nya. National leader kita juga harus sangat tegas, kemudian aparat penegak hukumnya, kita harus membangun supremasi hukum," jelas dia.
Menurut dia, substansi undang-undang harus sejalan dengan komitmen seluruh penyelenggara negara dalam memberantas korupsi.
"Sehingga undang-undang harus dilihat spirit-nya, tetapi juga komitmennya dari seluruh para penyelenggara negara," jelas Hasto.
Dia menambahkan, PDIP memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi. Ia menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden.
"PDI Perjuangan memiliki komitmen penuh, bahkan KPK pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.
Kolektif
Di sisi lain, Hasto menyinggung sikap pimpinan DPR terkait aksi demonstrasi yang sebelumnya mempersoalkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Menurut Hasto, kepemimpinan DPR bersifat kolektif-kolegial. Ia mengatakan respons pimpinan DPR terhadap aksi demonstrasi tersebut juga dibahas bersama Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan pimpinan DPR lainnya.
“Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya,” kata dia.
Hasto juga mengaitkan komitmen tersebut dengan sejarah PDI Perjuangan dalam melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Bahkan eksistensi dari PDI Perjuangan salah satunya karena perjuangan untuk melawan berbagai bentuk KKN yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Soeharto,” katanya.